Kompas.com - 19/02/2021, 15:00 WIB
Progres pengadaan tanah tol ini mencapai 91,23 persen, sementara proses konstruksinya telah mencapai 82,69 persen.
Dok. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)Progres pengadaan tanah tol ini mencapai 91,23 persen, sementara proses konstruksinya telah mencapai 82,69 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan demi kepentingan umum di pengadilan dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari.

Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto memastikan itu dalam siaran pers, Jumat (19/2/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selain itu, UUCK juga mengamanatkan untuk konsinyasi dalam penyelesaian ganti rugi di pengadilan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari," ucap Himawan.

Himawan mencontohkan nilai ganti rugi untuk tanah kas desa serta wakaf bersifat final dan mengikat.

Dalam aturan sebelumnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum, penilaian ganti kerugian tanah milik masyarakat masih berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Baca juga: Lewat UUCK, Pengadaan Tanah di Kawasan Hutan Dianggap Lebih Mudah

Penilaian ganti kerugian ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang nilainya jauh dari harga pasar. Sehingga, seringkali menimbulkan gejolak di masyarakat.

Selain itu, dalam UUCK, penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah dalam skala kecil akan ditetapkan oleh Bupati dan Wali Kota.

Jika pengadaan tanah masuk ke dalam kawasan hutan, imbuh Himawan, maka akan dilakukan pelepasan kawasan hutan.

Ketentuan pelepasan kawasan hutan ini akan diatur melalui peraturan turunan dari beleid tersebut.

UUCK juga mengamanatkan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun perencanaan pengadaan tanah dengan memberikan masukan dari aspek perencanaan.

UUCK dinilai telah memberikan terobosan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia.

Himawan menuturkan, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012 dapat diatasi melalui aturan baru ini.

Untuk diketahui, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan empat Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana UUCK, salah satunya adalah tentang pengadaan tanah. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.