Ahli Pertanahan: Sertifikat Elektronik Tak Bisa Diterapkan di Indonesia

Kompas.com - 15/02/2021, 12:03 WIB
Bentuk Sertifikat Elektronik Kementerian ATR/BPNBentuk Sertifikat Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengatakan, sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan di Indonesia.

"Jangankan elektronik, (sertifikat) ibunya Pak Dino Patti Djalal aja bisa dipalsu," ucap Erwin kepada Kompas.com, Sabtu (13/2/2021).

Erwin melanjutkan, sertifikat tanah elektronik memiliki dua kelemahan yakni dari sisi teknis dan hukum.

Dari sisi teknis, sertifikat tanah elektronik sangat rawan dan mudah diretas oleh para hacker (peretas).

Sementara dari sisi hukum, dia mempertanyakan apakah hakim akan menerima sertifikat elektronik sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa tanah atau rumah. 

"Secara undang-undang bisa enggak pembuktian melalui elektronik? Kan belum. Bagaimana dong kalau ada sengketa tanah terus pakai elektronik?" lanjut Erwin.

Baca juga: Lewat Sertifikat Elektronik, Kasus Ibu Dino Patti Djalal Diklaim Tak Akan Terjadi

Menurut Erwin, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sah-sah saja jika ingin memberlakukan sertifikat elektronik asalkan sebagai back-up (cadangan) dari yang asli.

Sementara itu, sertifikat asli atau fisik tetap menjadi pembuktian dan dipegang pemilik jika terjadi sengketa di pengadilan.

"Orang Amerika Serikat, (situs web) CIA aja (Badan Intelijen Pusat Pemerintah AS) bisa diretas kok gimana? Kurang apa mereka? Apalagi kita yang masih abal-abal begini, apanya yang susah diretas itu kan?," tuntas Erwin.

Perlu diketahui, Kementerian ATR/BPN akan memberlakukan sertifikat elektronik pada tahun 2021.

"Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, Senin (25/1/2021).

Melalui peraturan tersebut, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.