Sertifikat Tanah Elektronik Dianggap Hanya Cocok untuk Kelas Menengah Kota

Kompas.com - 04/02/2021, 17:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sertifikat tanah elektronik yang akan menggantikan sertifikat tanah konvensional atau analog hanya ramah untuk masyarakat kelas menengah di perkotaan.

Sebaliknya, sertifikat tersebut sulit diberlakukan bagi kalangan marjinal di kota dan masyarakat miskin di daerah-daerah pedesaan.

Demikian tanggapan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika kepada Kompas.com, Kamis (04/02/2021).

"Sistem digitalisasi hanya akan ramah terhadap masyarakat perkotaan, kelas menengah ke atas dan badan-badan usaha besar," kata Dewi.

Dewi beralasan, infrastruktur teknologi di perkotaan jauh lebih memadai. Hal itu tentu saja dapat mendukung penerapan kebijakan sertifikat tanah elektronik tersebut.

Baca juga: Sistem Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik Diragukan

Sementara, warga miskin di perkotaan, atau pun masyarakat di perkampungan dan pedesaan akan tertinggal dalam proses yang hanya mengedepankan aspek teknologi.

Karena itu, menurut Dewi, keberadaan sertifikat konvensional masih sangat penting dan dibutuhkan masyarakat untuk menjamin keamanan status tanah yang mereka miliki.

Terlebih di daerah area konflik agraria, di mana sangat minim dukungan bahkan tak tersentuh oleh pemerintah. Sehingga sangat rawan berkonflik atau diklaim kepemilikannya oleh perusahaan besar.

"Jadi, pengakuan hak atas tanah dengan kepemilikan sertifikat konvensional ini masih sangat penting bagi masyarakat di pedesaan," tegasnya.

Baca juga: Uji Coba Sertifikat Elektronik pada Tanah Pemerintah, KPA Soroti Pelibatan Masyarakat

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) akan menarik sertifikat tanah konvensional atau analog lalu diganti menjadi elektronik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X