Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Coba Sertifikat Elektronik pada Tanah Pemerintah, KPA Soroti Pelibatan Masyarakat

Kompas.com - 04/02/2021, 15:30 WIB
Ardiansyah Fadli,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengganti sertifikat tanah konvensional atau analog menjadi elektronik.

Pergantian sertifikat tanah analog menjadi elektronik tersebut terlebih dahulu akan diujicobakan pada tanah-tanah milik pemerintah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyoroti proses validasinya tanah-tanah pemerintah, dan posisi serta keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

"Titik kritis dari proses semacam ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana validasi tersebut dilakukan, apakah secara sepihak oleh BPN dan pemohon institusi pemerintah," kata Dewi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (04/02/2021).

Baca juga: Ini Penjelasan Terkait Penarikan Sertifikat Tanah Lama Diganti dengan Elektronik

Pasalnya, banyak tanah yang masih bermasalah, dan berstatus sengketa yang melibatkan konflik dengan masyarakat. Tak terkecuali tanah-tanah milik pemerintah dan BUMN.

"Misalnya tidak sesuai ukuran, tumpang-tindih, sedang bersengketa atau sedang berperkara di pengadilan, sementara sistem antar-instansi seperti pengadilan belum terhubung," ujarnya.

Dewi menilai, peran masyarakat dalam proses validasi sertifikat tanah elektronik ini justru sangat minim. Karenanya, proses ini menjadi sangat rentan disalahgunakan.

"Proses ini juga rentan bagi rakyat, banyak sertifikat badan usaha merupakan wilayah-wilayah konflik agraria struktural dengan rakyat," ungkap Dewi.

Oleh karena itu, dia menyarankan, sebelum melakukan pergantian sertifikat tanah menjadi elektronik seharusnya konflik tanah diselesaikan terlebih dahulu.

Sebaliknya, jika tidak dituntaskan, berpotensi memperparah konflik agraria, mengukuhkan ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha negara, dan juga swasta.

Baca juga: KPA: Sertifikat Elektronik Bukan Prioritas karena Pendaftaran Tanah Belum Tuntas

Sebelumnya diberitakan, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan pergantian sertifikat tanah konvensional menjadi elektronik secara bertahap.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR Dwi Purnama mengatakan rencana pergantian sertifikat elektronik pada instansi pemerintah juga diprioritaskan karena kemudahan penyimpanan data.

"Bisa prioritas instansi pemerintah karena instansi pemerintah lebih mudah menyimpan data elektronik," kata Dwi.

Dwi menjelaskan setelah instansi pemerintah, pergantian sertifikat tahap berikutnya akan dilaksanakan oleh badan hukum karena peralatan dan pemahaman elektronik yang dinilai lebih siap.

Pelaksanaan pergantian sertifikat ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik pada awal tahun ini.

Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, di mana tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com