Uji Coba Sertifikat Elektronik pada Tanah Pemerintah, KPA Soroti Pelibatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengganti sertifikat tanah konvensional atau analog menjadi elektronik.

Pergantian sertifikat tanah analog menjadi elektronik tersebut terlebih dahulu akan diujicobakan pada tanah-tanah milik pemerintah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyoroti proses validasinya tanah-tanah pemerintah, dan posisi serta keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

"Titik kritis dari proses semacam ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana validasi tersebut dilakukan, apakah secara sepihak oleh BPN dan pemohon institusi pemerintah," kata Dewi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (04/02/2021).

Baca juga: Ini Penjelasan Terkait Penarikan Sertifikat Tanah Lama Diganti dengan Elektronik

Pasalnya, banyak tanah yang masih bermasalah, dan berstatus sengketa yang melibatkan konflik dengan masyarakat. Tak terkecuali tanah-tanah milik pemerintah dan BUMN.

"Misalnya tidak sesuai ukuran, tumpang-tindih, sedang bersengketa atau sedang berperkara di pengadilan, sementara sistem antar-instansi seperti pengadilan belum terhubung," ujarnya.

Dewi menilai, peran masyarakat dalam proses validasi sertifikat tanah elektronik ini justru sangat minim. Karenanya, proses ini menjadi sangat rentan disalahgunakan.

"Proses ini juga rentan bagi rakyat, banyak sertifikat badan usaha merupakan wilayah-wilayah konflik agraria struktural dengan rakyat," ungkap Dewi.

Oleh karena itu, dia menyarankan, sebelum melakukan pergantian sertifikat tanah menjadi elektronik seharusnya konflik tanah diselesaikan terlebih dahulu.

Sebaliknya, jika tidak dituntaskan, berpotensi memperparah konflik agraria, mengukuhkan ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha negara, dan juga swasta.

Baca juga: KPA: Sertifikat Elektronik Bukan Prioritas karena Pendaftaran Tanah Belum Tuntas