Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Defisit Rp 60 Triliun, Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Bisa Dibiayai SWF

Kompas.com - 31/01/2021, 14:56 WIB
Ardiansyah Fadli,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Fakultas Teknik Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat menjadi alternatif pendanaan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

"Kita sudah punya lembaga pengelola investasi atau SWF. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif dana yang bisa digunakan oleh Hutama Karya," kata Ali kepada Kompas.com, Minggu (31/01/2021).

Dana SWF dapat dialokasikan untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dengan menggunakan dana SWF ini, proyek pembangunan JTTS sepanjang 2.765 kilometer dapat lepas dari ketergantungan pada APBN.

Baca juga: Tol Trans-Sumatera Terganjal Defisit Rp 60 Triliun, HK Diminta Terapkan Lean Construction

Namun demikian, karena SWF merupakan dana investasi maka konsekuensinya pembangunan JTTS ini juga harus dapat menghasilkan profit bagi investor.

"Investor kan filosofinya cari untung. Mereka tidak peduli dengan nilai benefit cost ratio-nya, tapi mereka lebih ke financial return yang bakal mereka dapet," jelasnya.

Mekanismenya, kata Ali, dana dari SWF disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemegang konsesi secara business to business dengan skema kerja sama ventura atau joint venture.

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai menelan investasi sekitar Rp 16,21 triliun. Jalan Tol ini merupakan terpanjang ketiga setelah yang beroperasi setelah Tol Terbanggi Besar-Permata Panggang-Kayu Agung dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Hutama Karya Jalan Tol Pekanbaru-Dumai menelan investasi sekitar Rp 16,21 triliun. Jalan Tol ini merupakan terpanjang ketiga setelah yang beroperasi setelah Tol Terbanggi Besar-Permata Panggang-Kayu Agung dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Menurut Ali, pembangunan JTTS mestinya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan di sekitarnya seperti kawasan industri, bisnis, pariwisata, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya.

Karenanya dibutuhkan adanya kerjasama antar-kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, bahkan Kepala Daerah setempat.

Kerja sama ditujukan untuk mengkaji potensi investasi, bahkan melakukan sharing cost dalam pembangunan.

Ali meyakini, nantinya akan banyak investor yang tertarik untuk turut andil dalam proyek pembangunan JTTS.

Baca juga: Tahun Depan, Hutama Karya Targetkan Kontrak Tiga Ruas Tol Baru

Investor tidak akan lagi melihat JTTS secara parsial. Lebih dari itu, mereka melihat peran jalan bebas hambatan ini sangat optimal dan mampu menghubungkan berbagai lokasi strategis bisnis dan industri.

"Jadi investor melihat ini sebagai peluang, karena jalan tol itu banyak menghubungkan lokasi strategis, seperti kawasan industri, pariwisata, bisnis jadi pasti untung," katanya.

Untuk diketahui, kontruksi JTTS terkendala biaya akibat kekurangan penyertaan modal negara (PMN).

Defisit suntikan modal negara yang dialami PT Hutama Karya (Persero) yang mendapat penugasan membangun jalan tol ini mencapai Rp 60 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com