Sepanjang 2020, Jalan Tol Terbangun di Indonesia Capai 246 Kilometer

Kompas.com - 27/01/2021, 13:41 WIB
Pengaspalan jalan. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRPengaspalan jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan jalan tol yang terbangun pada 2020 sepanjang 246 kilometer dari target 339 kilometer.

Pembangunan jalan tol ini merupakan bagian dari capaian pekerjaan fisik Ditjen Bina Marga yang mencakup jalan dan jembatan dengan realisasi 98,73 persen.

Selain jalan tol, telah dibangun pula jalan baru dengan target sepanjang 500 kilometer dan tercapai dibangun sepanjang 463 kilometer.

Lalu, pembangunan jembatan dengan target 20.022 meter dan tercapai sepanjang 16.923 meter, selanjunya pembangunan fly over dengan target 2.815 meter dan hanya tercapai 987 meter.

Dengan demikian, anggaran Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2020 terserap 97,52 persen atau Rp 47,25 triliun dari total Rp 48,45 triliun.

Baca juga: Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

"Artinya sisa anggaran yang tidak terserap yaitu sebesar Rp 1,20 triliun atau 2,48 persen," kata Hedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Selain jalan dan jembatan, Hedy menyebut anggaran TA 2020 ini juga dialokasikan untuk program padat karya yakni padat karya rutin jalan dan jembatan dengan realisasi Rp 1,93 triliun.

Kemudian revitalisasi drainase Rp 980 miliar, pembelian tambal cepat mantap (TCM) Rp 190 miliar, pembelian light weight deflectometer (LWD) senilai Rp 400 miliar, pembelian bokar/karet Rp 120 miliar dan pemanfaatan rosin ester Rp 200 miliar.

"Sebaran rutin padat karya secara proporsi itu banyak di Jawa dan Sumatera," tuturnya.

Hedy menuturkan bahwa total pagu anggaran Ditjen Bina Marga yang telah ditetapkan untuk TA 2020 awalnya sebesar Rp 42.95 triliun kemudian mengalami refocussing menjadi Rp 28,1 triliun.

Anggaran tersebut mengalami penambahan sebesar Rp 17,9 triliun yang merupakan anggaran dalam rangka pencatatan atas pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh lembaga manajemen aset negara (LMAN).

"Jadi Rp 17,9 triliun itu diwajibkan dimasukkan ke kami, karena ini sebagai konsekuensi hasil audit karena asetnya di kami jadi harus tercatat anggarannya di kami, walaupun spending-nya di LMAN," tuntas Hedy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X