Dapat Rp 149,81 Triliun, Ini Rincian Belanja Kementerian PUPR Tahun 2021

Kompas.com - 21/01/2021, 15:00 WIB
Ilustrasi jalan tol. Dok. Kementerian PUPR.Ilustrasi jalan tol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi anggaran tersebut terdiri dari belanja modal, barang, dan pegawai.

Rinciannya, belanja modal sebesar Rp 97,3 triliun atau 64,9 persen dari total APBN TA 2021, belanja barang senilai Rp 49,5 triliun atau setara 33,1 persen, dan belanja pegawai sebanyak Rp 2,9 triliun atau menyumbang 2 persen.

" Belanja pegawai terus kami tahan sekitar 2 persen atau 2,9 triliun. Ini tidak naik dari beberapa tahun lalu," ucap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/2021).

Basuki melanjutkan, gabungan anggaran belanja modal dan barang senilai Rp 146,8 triliun ini terdiri dari belanja non-operasional sebesar Rp 144,2 triliun.

Baca juga: Anggaran APBN Kementerian PUPR yang Tidak Terserap Rp 6,36 Triliun

Dana belanja non-operasional itu digunakan melalui tender (lelang) proyek sebesar Rp 109,2 triliun dan non-lelang sebesar Rp 35 triliun.

Untuk dana melalui lelang proyek ini sudah termasuk belanja infrastruktur yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah ( Pemda) dan masyarakat.

Sedangkan, dana non-lelang digunakan untuk pembayaran eskalasi, tunggakan, serta pembebasan tanah.

Khusus pelaksanaan kegiatan melalui lelang, terdiri dari tiga kebutuhan.

Rinciannya, single year contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal sebesar Rp 46,8 triliun, multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak sebesar Rp 9,3 triliun, serta MYC on-going (lanjutan) senilai Rp 51,1 triliun.

Basuki melanjutkan, Kementerian PUPR akan melakukan penandatanganan kontrak sebanyak 4.694 paket pada periode Desember 2020 hingga Maret 2021 dari total 5.426 paket.

Rinciannya, Desember 2020 sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun, Januari 2021 sebanyak 1.731 paket senilai Rp 18,1 triliun, Februari 2021 sebanyak 1.133 paket senilai Rp 8,1 triliun, serta Maret 2021 sebanyak 1.621 paket senilai Rp 17,2 triliun.

"Dan akan diselesaikan lanjutannya setelah Maret. Jadi, mudah-mudahan ini akan lebih cepat dari tahun lalu," tuntas Basuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X