Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Kompas.com - 15/01/2021, 13:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan porsi anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai Rp 149,8 triliun.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga menggerakkan rantai pasok konstruksi dan kontraktor.

Selain itu, dapat memberikan multiplier effect (efek berganda) bagi industri terkait konstruksi seperti industri baja, besi, semen, alat berat.

Baca juga: Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Sektor konstruksi juga menggerakan sektor informal yaitu pedagang makanan, minuman, kos-kosan, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan Kementerian PUPR untuk mampu membuat sektor konstruksi Nasional bergeliat kembali.

"Saya mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini dapat memberikan dampak signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, dan membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," tegas Jokowi dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2021, Jumat (15/1/2021).

Meski demikian, dia memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang sejak Oktober telah melakukan percepatan proses tender atau seleksi dini.

Hingga Jumat, (15/1/2021), sebanyak 1.191 paket pekerjaan infrastruktur telah diselesaikan dengan nilai Rp 14,6 triliun.

Rinciannya, 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai lelang dan terkontrak pada Desember 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, sebanyak 982 paket infrastruktur telah ditandangani kontraknya pada Jumat (15/1/2021).

Namun, Jokowi meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk terus melakukan percepatan penandatanganan kontrak paket pekerjaan infrastruktur.

"Ini penting (percepatan penandatangan kontrak) dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Untuk diketahui APBN TA 2021 Kementerian PUPR akan dialokasikan untuk beberapa pos.

Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas senilai Rp 53,96 triliun, permukiman Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.

Kemudian pengembangan sumber daya manusia (SDM) Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757,68 miliar, dan pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar.

Selanjutnya dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur senilai Rp 206,18 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com