Konflik Agraria Sektor Infrastruktur Didominasi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik agraria di sektor infrastruktur didominasi kasus yang melibatkan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari total 30 kasus yang tercatat dalam laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2020, konflik agraria PSN sebanyak 17 kasus.

Konflik agraria di sektor infrastruktur ini merupakan kasus tertinggi ketiga setelah sektor perkebunan dan perhutanan.

Baca juga: Ini 5 Provinsi dengan Kasus Sengketa Tanah Tertinggi di Indonesia

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika merinci, pembangunan jalan tol PSN sebanyak 7 kasus, infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 4 kasus, pembangkit listrik PSN 4 kasus, bendungan PSN 3 kasus, dan bendungan, irigasi, waduk non-PSN 3 kasus.

Kemudian, gelanggang olahraga 2 kasus, infrastruktur pariwisata non-PSN 2 kasus, kilang minyak PSN 1 kasus, dan Bandara Bali Utara 1 kasus.

"Jadi ini adalah satu kebijakan di masa pemerintahan Jokowi yang terus digenjot dan diperkuat peraturannya termasuk yang disusun dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja," kata Dewi dalam paparan Laporan Kasus Konflik Agraria 2020, di Jakarta, Rabu (06/01/2021).

Dewi mengatakan, PSN ini sangat diistimewakan dan dimudahkan proses pembangunannya. Termasuk proses pengadaan tanahnya bagi perusahaan-perusahaan skala besar yang menjadi mitra dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan

Adapun total konflik agraria sepanjang 2020 menurut Laporan KPA sebanyak 241 kasus yang terjadi di 359 daerah di Indonesia dengan korban terdampak 135.332 kepala keluarga (KK), dan 624.272 hektar lahan.

KPA memprediksi, ke depan konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur ini akan semakin menguat karena UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkuat kepentingan pengadaan tanah untuk PSN.