Kementerian ATR/BPN Tertibkan 200 Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sepanjang 2020

Kompas.com - 28/12/2020, 17:41 WIB
Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Andi Renald, ST, MT. Kementerian ATR/BPNDirektur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Andi Renald, ST, MT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald memastikan, penataan ruang merupakan panglima pembangunan Indonesia.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya mengendalikan pemanfataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan cara mewujudkan tertib tata ruang.

Sebab, bila tidak ada upaya penertiban pemanfaatan ruang, setiap indikasi ketidaksesuaian dan pelanggaran ruang berujung pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Di samping itu, pembangunan Indonesia yang berpegang pada tiga pilar utama, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya turut terganggu jika kita tidak memperhatikan penertiban pemanfaatan ruang.

Baca juga: Tata Ruang Udara Bakal Terintegrasi dengan Laut dan Darat

"Hingga saat ini saja terdapat lebih dari 6.000 indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan yang
diklarifikasi," ungkap Andi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/12/2020).

Dari total indikasi tersebut, lebih dari 200 kasus telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota seluruh Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, ada beberapa kasus yang sifatnya kompleks ditangani secara multidoors dengan melibatkan KPK, Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian seperti Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

"Penanganan kasus secara multidoors ini telah dilakukan di Lampung, Batam, dan Bangka
Belitung, contohnya,” jelas Andi.

Sebagian besar kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang itu terjadi di daerah perkotaan yang sangat berkembang. Hal ini bisa terjadi karena ruang sangat terbatas, tetapi penghuninya semakin bertambah.

Selain itu, terjadi urbanisasi yang tidak terencana sehingga desakan kebutuhan ruang itu semakin meningkat dan berimbas pada pelanggaran tata ruang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak, Cara Mudah Cek Saldo Tapera secara Online Lewat Sitara

Simak, Cara Mudah Cek Saldo Tapera secara Online Lewat Sitara

Berita
Kabar Terkini Proyek Jembatan Sei Alalak, “Cable Stayed Bridge” Lengkung Pertama di Indonesia

Kabar Terkini Proyek Jembatan Sei Alalak, “Cable Stayed Bridge” Lengkung Pertama di Indonesia

Berita
Nippon Paint Donasikan Cat Anti-Mikroba untuk RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Nippon Paint Donasikan Cat Anti-Mikroba untuk RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Berita
PPKM Level 4 Diperpanjang, Kegiatan Konstruksi Tetap Berjalan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Kegiatan Konstruksi Tetap Berjalan

Berita
15 Hotel di The Nusa Dua Bali Mulai Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

15 Hotel di The Nusa Dua Bali Mulai Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

Kawasan Terpadu
Bendungan Sukamahi dan Ciawi, Dry Dam Pertama di Indonesia

Bendungan Sukamahi dan Ciawi, Dry Dam Pertama di Indonesia

Berita
Hadiah Rumah di PIK 2 untuk Greysia/Apriyani Akan Segera Diumumkan PBSI

Hadiah Rumah di PIK 2 untuk Greysia/Apriyani Akan Segera Diumumkan PBSI

Berita
Kini, PNS Bisa Cek Saldo Tapera secara Online Lewat Situs Sitara

Kini, PNS Bisa Cek Saldo Tapera secara Online Lewat Situs Sitara

Berita
Rumah di Koridor Simatupang Ini untuk Milenial Bergaji Rp 10 Juta Per Bulan

Rumah di Koridor Simatupang Ini untuk Milenial Bergaji Rp 10 Juta Per Bulan

Perumahan
ITDC: Lahan Enclave Terakhir di The Mandalika Dikosongkan Pemiliknya secara Mandiri

ITDC: Lahan Enclave Terakhir di The Mandalika Dikosongkan Pemiliknya secara Mandiri

Berita
Dukung Infrastruktur MotoGP, Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Internasional Lombok Praya Tuntas Oktober

Dukung Infrastruktur MotoGP, Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Internasional Lombok Praya Tuntas Oktober

Berita
4 Trik Bikin Taman Teras Rumah di Lereng Bukit

4 Trik Bikin Taman Teras Rumah di Lereng Bukit

Tips
[POPULER PROPERTI] REI Janji Beri Rumah di Daerah Masing-masing bagi Greysia/Apriyani

[POPULER PROPERTI] REI Janji Beri Rumah di Daerah Masing-masing bagi Greysia/Apriyani

Berita
Pencakar Langit 70 Lantai Bergoyang, China Larang Proyek Gedung Tinggi

Pencakar Langit 70 Lantai Bergoyang, China Larang Proyek Gedung Tinggi

Berita
11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dibangun, Butuh Dana Rp 2,27 Triliun

11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dibangun, Butuh Dana Rp 2,27 Triliun

Berita
komentar
Close Ads X