Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian ATR/BPN Rampungkan Lima RPP UU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/12/2020, 14:58 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merampungkan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RPP tersebut yakni, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Bank Tanah, serta Kawasan dan Tanah Terlantar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Abdul Kamarzuki mengatakan, dalam RPP penataan ruang, Kementerian ATR/BPN mengenalkan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dia menjelaskan, apabila suatu Usaha Mikro Kecil (UMK) telah memasukkan rencana usaha melalui Sistem Pelayanan Informasi (SPI), risiko usahanya akan langsung diidentifikasi.

"Jika risikonya (jenis usaha) rendah, maka pemohon dapat langsung self declaration atau respon otomatis dan tidak perlu izin Analisis Menengah Dampak Lingkungan (Amdal)," jelas Kamarzuki seperti dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/12/2020).

Sementara, bagi UMK yang dinilai memiliki risiko tinggi harus dilakukan pengecekan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Persetujuan Teknis (Pertek).

Pengecekan kedua hal tersebut untuk mendapatkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Setelah mendapatkan KKPR nanti akan diputuskan apakah perizinan berusaha tersebut disetujui atau ditolak atau diperlukan Amdal. 

Selanjutnya di bidang pertanahan berupa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca juga: Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Bakal Siapkan Lima RPP

Dalam klaster itu, RPP tersebut akan mengatur serta memperkuat UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Dalam perencanaan pengadaan tanah, harus memperhatikan rencana tata ruang serta prioritas pembangunan," ujar Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Arie Yuriwin.

Oleh karena itu, kata Arie, diperlukan studi kelayakan mengenai survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, serta dampak lingkungannya.

Kemudian terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, UUCK mengenalkan Ruang Atas dan Bawah Tanah dapat diberikan hak pengelolaan, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai.

Pengaturan hal ini dilatarbelakangi oleh masalah pengelolaan tanah di kota-kota besar serta kebutuhan terhadap pengembangan hunian secara vertikal.

Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan Tanah Kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kementerian ATR/BPN Mustriyadi, apabila di atas permukaan laut diperlukan izin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com