Tahun 2024, Basuki Targetkan Backlog Rumah Susut Jadi 5 Juta Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan penyusutan angka backlog rumah di Indonesia mencapai 5 juta hingga 2024.

"Kami targetkan pada 2024 itu hanya sekitar 5 juta saja angka backlog rumah," kata Basuki dalam diskusi bertajuk 'Peluang investasi pembangunan infrastruktur perhubungan dan wisata 2021' di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Menurutnya hingga saat ini backlog rumah masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Angkanya mencapai 9 juta-10 juta rumah.

Untuk itu, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 780 triliun guna membangun rumah selama kurun lima tahun.

Baca juga: Investasi Infrastruktur 2020-2024 Sebesar Rp 2.058 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Guna memenuhi target tersebut, Kementerian PUPR gencar melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni.

Program tersebut telah dimulai sejak 29 April 2015 pada periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada TA 2020 hingga 31 Oktober 2020 PSR telah mencapai 601.637 unit, mencakup pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 434.828 unit dan Non MBR sebanyak 166.809 unit.

Kemudian pembangunan rumah MBR terdiri dari pembangunan rumah swadaya Kementerian PUPR sebanyak 77.812 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan sejumlah 393 unit.

Baca juga: Kementerian PUPR Yakin Target 900.000 Rumah Terbangun Akhir 2020

Sementara itu, pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain sekitar 50.836 unit, Pemerintah Daerah 28.862 unit, pengembang perumahan 273.724 unit, CSR perusahaan 3.134 unit dan sisanya dari masyarakat.

Adapun pembangunan rumah non-MBR berasal dari pengembang rumah tapak 85.764 unit, pengembang rumah susun 39.100 unit dan masyarakat sebanyak 41.945 unit.

Backlog rumah menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Hal itu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).