Mengundang Curiga dan Salah Sangka, Ini Penjelasan Sofyan tentang UUCK

Di dalam UU Cipta Kerja tersebut terdapat sejumlah di berbagai sektor, termasuk mengenai pertanahan.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyoroti munculnya UU Pertanahan dalam UU Cipta Kerja ini.

Kata dia, terdapat sejumlah permasalahan mendasar dalam UU Pertanahan karena bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

"Meskipun itu disebut akan melengkapi dan menyempurnakan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut," kata Dewi.

Selanjutnya, Dewi menganggap UU Pertanahan menyimpang dan dengan kuat menerjemahkan Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

Dia menilai pemerintah hanya menganggap UU Pertanahan sebagai program penataan aset dan akses. Padahal, banyak permasalahan yang tidak dijamin untuk diselesaikan dalam UU tersebut.

Menurut Dewi, rumusan-rumusan baru, yakni hak atas tanah, pendaftaran tanah, bank tanah, dan semacamnya juga tidak menjamin reforma agraria dan sangat parsial.