Mengundang Curiga dan Salah Sangka, Ini Penjelasan Sofyan tentang UUCK

Kompas.com - 26/11/2020, 16:25 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi pembicara di dalam Seminar Pendidikan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menegah Yayasan Pesantren Islam di Aula Buya Hamka Universitas Al Azhar, Jakarta, (08/01/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi pembicara di dalam Seminar Pendidikan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menegah Yayasan Pesantren Islam di Aula Buya Hamka Universitas Al Azhar, Jakarta, (08/01/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, Undang-Undang ( UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat diperlukan.

Hal itu terutama dalam hal proses perizinan pertanahan yang ringkas dan memudahkan rakyat kecil.

"Saya pikir, beleid pertanahan dan UU Cipta Kerja ini banyak orang salah sangka, banyak orang curiga, padahal UU ini sangat dibutuhkan," kata Sofyan dalam diskusi virtual bertema UU Ciptaker dan Peningkatan Ekonomi Nasional Percepatan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Sofyan menjelaskan, secara umum semua aturan dalam UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mengelola birokrasi pemerintahan dengan baik, termasuk dalam hal pertanahan.

UU Cipta Kerja juga menjadi solusi bagi persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, seperti sulitnya mengurus perizinan pertanahan, izin usaha, dan proses birokrasi yang tumpang tindih lainnya.

Baca juga: Menurut Sofyan Djalil, UU Cipta Kerja Mudahkan Perizinan Berusaha UMKM

"Jadi UU ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita punya cara mengelola birokrasi pemerintahan, ini secara lebih baik," ujar Sofyan.

Lebih jauh, dia mencontohkan 90 persen usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, banyak UMKM yang tak dapat naik kelas menjadi usaha yang besar karena masalah izin dan sulitnya regulasi di pemerintahan.

Tak hanya itu, menurut Sofyan, biaya perizinan yang mesti dikeluarkan pun akhirnya malah menjadi beban bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak memiliki banyak kemampuan untuk membayar biaya regulasi.

"Bayangkan kalau orang kecil punya inisiatif yang paling bagus punya kreativitas yang baik, tapi begitu berhadapan dengan izin akhirnya enggak ada dan tidak tahu waktunya dan berapa banyak biayanya," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X