Rencana tersebut terlebih dahulu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU empat pilar di Gresik pada Rabu (29/3/2023).
Kerja sama itu melibatkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik, pemerintah daerah (pemda), aparat penegak hukum, dan badan peradilan di Kabupaten Gresik.
Sebab, Kota/Kabupaten Lengkap bukan hanya tanggung jawab Kepala Kantah, melainkan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara unsur terkait, seperti bupati dari pemda, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Dukcapil, dan Kepala BKAD.
"Semuanya menjadi satu tim untuk bisa melaksanakan tugas, yaitu merealisasikan Gresik Kabupaten Lengkap," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan resmi, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.
Tak hanya itu, dukungan perusahaan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) juga dibutuhkan.
"Namun, juga tidak kalah penting dukungan dari eksternal artinya adalah perusahaan. Terima kasih Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Direktur PT Bumi Lingga Pertiwi, dan PT Petrokimia Gresik," tandasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Jonahar mengungkapkan, Gresik akan menjadi Kabupaten Lengkap pada tahun 2023.
Hal ini berkat dukungan yang masif dari pemda serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perusahaan terkait.
"Harapan kami di tahun 2023 ini Gresik menjadi Kabupaten Lengkap," katanya.
Selanjutnya, gagasan PKS atau MoU seperti di Gresik ini juga akan digaungkan ke daerah-daerah lain di Jawa Timur.
"MoU ini antara Kantah dan bupati, sesuai arahan Bapak Menteri (ATR/BPN) insya Allah nanti akan kami replikasi di daerah Jawa Timur, terlebih dahulu di daerah-daerah mana yang sedang menuju kabupaten/kota Lengkap. MoU ini bisa ditiru mudah-mudahan secara nasional," paparnya.
https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/30/133000421/tahun-2023-gresik-ditargetkan-sudah-jadi-kabupaten-lengkap