Menilik Sejumlah Persoalan dalam Pembangunan Bandara Siboru Fakfak

Hal itu dikemukakan Bupati Fakfak Untung Tamsil kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) saat pertemuan pada Selasa, (26/07/2022) lalu.

Mengutip dari laman resmi KPPIP, pembangunan Bandara Siboru mulai berlangsung konstruksinya sejak 2020 lalu dan menempati lahan seluas 208 hektar.

Rencananya akan selesai serta dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November 2022 mendatang.

Lingkup pembangunan bandara terdiri dari pembangunan fasilitas sisi darat dan pembangunan fasilitas sisi udara.

Bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi wilayah timur Indonesia khususnya di Papua Barat.

Selain itu, bandara ini direncanakan bakal menggantikan Bandara Torea Fakfak. Di mana merupakan bandara eksisting yang sudah tidak dapat dikembangkan lagi.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diantaranya adalah terkait kesulitan aksesibilitas menuju bandara.

Karena letak Bandara Siboru Fakfak berjarak 42 kilometer dari kota atau 36 kilomter dari Bandara Torea yang merupakan bandara eksisting.

Permasalahan aksesibilitas itu juga disebabkan karena akses masuk bandara tidak termasuk dalam lingkup rencana pengadaan lahan bandara.

Namun hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan dimulainya pembangunan jalan akses menuju bandara, serta rencana perbaikan jalan eksisting yang kondisinya saat ini rusak parah dan belum layak untuk dilalui.

Selain isu aksesibilitas, terdapat permasalahan terkait area pembebasan lahan tahap III Bandara Siboru Fakfak yang harus dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Fakfak serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada area tersebut terdapat perbedaan pengukuran terhadap hasil luasan yang diperoleh antara BPN Kabupaten Fakfak serta KLHK.

Tindak lanjut dari hal ini adalah Bupati Fakfak telah melakukan mediasi dengan BPN Kabupaten Fakfak dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).

Kendati demikian, Pemkab Fakfak juga mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi upaya percepatan pembangunan Bandara Siboru Fakfak melalui audiensi.

Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Suroto menyampaikan akan memfasilitasi permohonan Pemkab Fakfak dengan menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan BPN, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan dapat menjembatani Pemkab Fakfak dengan stakeholder terkait lainnya. Sehingga peresmian Bandara Siboru Fakfak yang hanya menyisakan waktu 4 bulan dapat terlaksana sesuai rencana.

Untuk itu, KPPIP akan terus mengawal pembangunan Bandara Siboru Fakfak serta melakukan upaya debottlenecking terhadap proyek yang terkendala.