Pemerintah Minta BTN Mendata Jumlah Kelompok MBR

Data ini diperlukan agar pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik serta mendukung penyusunan grand design (rancangan besar) pembiayaan perumahan di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan apresiasinya kepada BTN atas disusunnya rancangan besar tersebut.

"Salah satu hal yang diperlukan saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah," tegas Iwan dikutip dari rilis, Rabu (13/7/2022).

Iwan menerangkan, adanya kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia khususnya bagi MBR sektor informal sangat diperlukan.

Pasalnya, MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah (PSR).

Sehingga, bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

Bahkan, kata dia, data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa dijadikan dasar program Pengentasan Kemiskinan Ektrem (PKE).

"Jadi, ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan,” ucap Iwan.

Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD) BTN Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan rumah MBR informal ke depan masih sangat diperlukan dan memerlukan peran dari pemerintah dan perbankan.

Selain itu, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.

Yut mengungkapkan, BTN memiliki produk yang dapat ditawarkan kepada segmen MBR informal, baik rumah tapak maupun rumah susun (rusun).

"Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan rusun. Jadi, MBR informal bisa memiliki rumah layak huni,” tukas dia.