KPA Tagih Janji Presiden Tuntaskan 50 Persen Konflik Agraria Tahun Ini

Menurut Sekretaris Jenderal KPA Dewi kartika, pemerintah menjanjikan penyelesaian 50 persen konflik agraria dari total konflik tahun 2021.

"Dalam waktu dekat pada tahun ini Presiden Joko Widodo menjanjikan tentang reformasi agraria bahwa janji itu adalah setidaknya 50 persen dari kasus-kasus konflik agraria yang dilaporkan masayrakat sipil bisa selesai tahun ini," kata Dewi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/08/2021).

Dewi menjelaskan pada Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia, pemerintah mesti melakukan evaluasi terkait progres penyelesaian konflik agraria.

Karena konflik yang belum terselesaikan ini, banyak orang yang akhirnya belum bisa merasakan kemerdekaan sesungguhnya terutama dalam hal kepemilikan atas tanah.

Dewi mengkritisi langkah pemerintah yang tebang pilih dalam menyelesaikan konflik agraria.

Pemerintah dianggap hanya menyelesaikan konflik agraria secara parsial dan memprioritaskan penyelesaian kasus yang clean and clear atau tidak bermasalah.

"Jadi seakan-akan apa yang diharapkan terkait penyelesaian konflik agraria itu sudah berjalan, tetapi faktanya, penyelesaian itu dilakukan kasus per kasus," jelasnya.

Padahal, banyak tanah masyarakat yang berkonflik sejak lama dan tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah hingga saat ini.

Oleh karena itu, Dewi menegaskan, Pemerintah harus menyelesaikan konflik agraria secara sistematis.

Hal ini mempertimbangkan banyak letusan konflik agraria yang dialami oleh masyarakat di desa-desa dan perkampungan hingga saat ini.

Konflik agraria tersebut di antaranya melibatkan masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) (Persero), kemudian antara masyarakat dengan Perhutani dan konflik yang lainnya.

KPA mencatat hingga tahun 2020, jumlah total konflik agraria adalah 241 kasus dengan korban terdampak mencapai 135.332 kepala keluarga.

Konflik tersebut terjadi dan tersebar di 359 kota/desa di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, untuk total luas lahan konflik agraria mencapai 624.272 hektar dengan rincian, 312.158 hektar merupakan konflik agraria kehutanan, dan 230.887 adalah konflik agraria berupa perkebunan.

Untuk perkebunan 122 kasus, naik 28 persen dari 2019 yang hanya 87 kasus, kemudian konflik kehutanan i41 kasus atau naik sekitar 100 persen dari 2019 yang hanya 20 kasus.

Untuk diketahui, pemerintah menggandeng empat organisasi masyarakat sipil, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS) dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021.

Dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat (18/6/2021), para organisasi itu menyampaikan beberapa isu yang menjadi kendala penyelesaian konflik agaria.

Di antaranya indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan serta kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria.

Moeldoko mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pada 2021 agar tidak terjadi kriminalisasi warga.

Bahkan kata Moeldoko, Jokowi memberi target pada 2021, 50 persen konflik agraria yang diajukan CSO selesai.

"Kami sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama. Silakan momentum ini dimaksimalkan untuk percepatan," kata Moeldoko.