Sikap KemenPPPA atas Tuntutan Hukuman Mati pada Tersangka Pemerkosaan Santriwati

Parapuan.co - Sidang kasus kekerasan seksual terhadap belasan santriwati memasuki babak baru.

Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tuntutan hukuman mati pada pelaku pemerkosa santriwati di Pondok Pesantren di Cibiru, Bandung.

Tuntutan yang diberikan jaksa dianggap pantas mengingat kejahatan yang telah dilakukan pelaku tergolong sangat berat.

Hal itu pun mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

“Tuntutan yang diberikan kepada tersangka adalah tuntutan yang seberat-beratnya. Tidak hanya kebiri, tapi juga hukuman mati. Demikian juga pemiskinan terhadap pelaku, yang nantinya aset lelangnya ini diperuntukkan kepada korban dan anak-anaknya,” ujar Menteri Bintang di Jakarta dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).

Bintang berharap, tuntutan tersebut nantinya dapat dikabulkan oleh hakim.

“Mudah-mudahan nanti di pengadilan, keputusan hakim tidak jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” tegasnya. 

Di sisi lain, Menteri Bintang juga menyampaikan apresiasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban dalam penanganan kasus, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Sinergi dan kolaborasi APH memberikan ‘kacamata’ atau persepsi yang sama dalam suatu penanganan kasus,” tutur Bintang. 

Baca Juga: Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik

Menurut Bintang, tambahan fungsi layanan rujukan akhir sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi KemenPPPA untuk melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

“Selain itu, kami dapat melakukan monitoring dan langsung mencarikan jalan keluar bagi permasalahan yang ada di lapangan yang selama ini kami koordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait,” tutup Menteri Bintang.

Sebelumnya, Menteri PPPA telah melakukan kunjungan ke Kota Bandung pada Desember 2021 sebagai respons atas kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan salah seorang guru di pesantren di Cibiru.

Dalam kunjungan tersebut, Bintang menemui dan melakukan dialog dengan korban dan Pemerintah Daerah serta menghadiri Rapat Koordinasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Sebelumnya, pengurus pondok pesantren di Cibiru dilaporkan telah memperkosa 13 santriwati. 

Sebagian dari korbannya sampai hamil bahkan telah melahirkan. 

Pelaku telah melakukan tindakan kejinya itu selama lima tahun, yakni sejak 2016 sampai 2021.

Pelaku adalah guru bidang keagamaan sekaligus pimpinan yayasan itu. Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang sedang mengandung.

Baca Juga: RUU PKS Dipangkas 85 Pasal dan Diubah Judul, Ini Kata KOMPAKS

(*)