Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pardomuan Gultom
Dosen

Dosen STIH Graha Kirana

Melihat Posisi "Amicus Curiae" dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Kompas.com - 22/04/2024, 10:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tahun 2011, disampaikan dalam perkara PK dengan nomor putusan 13 PK/Pid/2011 atas nama terdakwa Erwin Arnada dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 282 ayat (3) KUHP subsidair Pasal 282 ayat (2) KUHP).

Tahun 2012, dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dengan No: 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama terdakwa Alexander An Pgl Aan dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan beragama atau berkeyakinan (Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008).

Tahun 2013 dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Lindsay Sandiford yang divonis pidana mati di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Di tahun 2014, terdapat tiga perkara, yaitu: pertama, perkara tindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan No:780/PID.B/2014/PN.DP S atas nama terdakwa March Vini Handoko Putra.

Kedua, dalam perkara PK dengan nomor Putusan 787/K-Pid.Sus/2014 atas nama Indar Atmanto (Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ketiga, dalam perkara perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta atas nama terdakwa Budi Mulya (Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Di tahun 2015, terdapat dua perkara, yakni: perkara tindak pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE dengan perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama terdakwa Florence Sihombing dan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Muara Bulian No.: 75/Pid.B/2015/PN.MBN dengan korban bernama Indra Pelani.

Di tahun 2016, terdapat tiga perkara, yakni: perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap aktivis tani (Salim Kancil dan Tosan); perkara pidana No.: 344/Pid.B/2016/PN.JKT. PST atas nama terdakwa Igor Gemdita yang didakwa melanggar Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 218 KUHP; dan perkara pidana No: 355/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Obed Sakti yang didakwa melanggar Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 218 KUHP.

Di tahun 2017, terdapat tiga perkara, yakni: perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) yang diperiksa Pengadilan Negeri Makassar atas nama terdakwa Yusniar; perkara penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR; dan perkara tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atau penghinaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) pada Pengadilan Negeri Mataram dengan terdakwa Baiq Nuril.

Pada 2018, terdapat empat perkara, yakni: perkara dugaan salah tangkap Asep Sunandar bin Sobri pada perkara pidana No.: 2227/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor perkara 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama terdakwa Heri Budiawan; perkara tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo; perkara tindak pidana aborsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dengan nomor perkara 6/PID.SUS/-Anak/2018/JMB; dan perkara tindak pidana penistaan agama (Pasal 156 KUHP) atas nama terdakwa Meliana pada Pengadilan Negeri Medan.

Dasar yang digunakan

Meskipun penggunaan Amicus Curiae belum mempunyai dasar hukum yang diatur secara tegas dalam undang-undang atau aturan formal persidangan, namun dari sejumlah perkara tindak pidana dalam kurun waktu 14 tahun terakhir menujukkan bahwa Amicus Curiae menjadi tradisi baru dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hal ini didukung secara implisit oleh norma yang diatur oleh beberapa produk hukum, seperti Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 180 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain perkara tindak pidana, kemungkinan untuk menjadi Amicus Curiae juga diberikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, baik itu perkara pengujian undang-undang maupun perkara PHPU.

Dalam hal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, adanya peluang Amicus Curiae diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal ini mengatur tentang para pihak yang ada dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, di mana salah satu pihak yang disebutkan adalah “pihak lain yang diperlukan sebagai Pemberi Keterangan”, selain pihak Pemohon, Termohon, pihak Terkait, dan Bawaslu.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa pihak lain yang diperlukan sebagai Pemberi Keterangan adalah pihak ketiga yang tidak termasuk dalam perkara, namun dapat memberikan keterangan apabila majelis hakim konstitusi memandang perlu.

Dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang pihak ketiga sebagai Amicus Curiae.

Posisi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pasal ini mengatur tentang keberadaan Pihak Terkait yang dapat berperan dalam perkara pengujian undang-undang, yakni pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan.

Pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan yang ditentukan dalam pasal tersebut, antara lain: perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat, atau lembaga negara.

Sedangkan pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan dapat dimaknai sebagai Amicus Curiae atau pihak ketiga di luar dari pihak yang berperkara, namun masih berkepentingan terhadap perkara pengujian undang-undang.

Oleh karena itu, pengajuan Sahabat Peradilan yang disampaikan oleh kalangan akademisi, Megawati, ataupun pihak lain di luar dari pihak berperkara dalam PHPU, merupakan tradisi baru dalam penanganan sengketa pemilu.

Keterangan mereka dapat didengar atau dibaca oleh majelis hakim konstitusi sebagai suatu bahan pertimbangan di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, publik sedang menunggu putusan MK terkait perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada 22 April 2024.

Kiranya putusan tersebut bebas dari segala bentuk intervensi pihak manapun dan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang sesungguhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com