Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H
Advokat

Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co, Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak 2014, khususnya Litigasi Komersial.

Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU

HP: 0821-2292-0601
Email: ahmadzae18@gmail.com

Akuisisi Perusahaan Tambang

Kompas.com - 02/05/2023, 06:00 WIB
Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Akuisisi atau pengambilalihan perseroan terbatas umumnya tunduk pada mekanisme hukum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007).

Kemudian, apabila dirasa butuh aturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilalihan atau pengalihan saham, pada sebagian besar perseroan dibuat mekanisme lebih khusus dan/atau lebih rinci di dalam Anggaran Dasarnya.

Namun, sehubungan dengan pengambilalihan atau pengalihan saham secara umum sebagaimana tersebut, sedikit memiliki karakteristik yang berbeda apabila perseroan terbatas adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Selain tunduk pada aturan UU No. 40 Tahun 2007 dan AD Perseroan Terbatas, mekanisme pengambilalihan atau pengalihan saham perusahaan tambang harus memperhatikan aturan hukum dalam bidang pertambangan.

Apa saja ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam proses akuisisi perusahaan tambang?

Persetujuan Menteri ESDM

Salah satu mekanisme hukum yang penting dan patut diketahui adalah Pasal 93A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020).

Pada pasal tersebut diatur secara tegas bahwa badan usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan juga dalam Pasal 72 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96 Tahun 2021).

Persetujuan dari Menteri ESDM tersebut khususnya berlaku bagi saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Pasal 93A UU No. 3 Tahun 2020.

Dalam hal pengalihan saham dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUPK cukup dibebankan kewajiban untuk melaporkan kepada Menteri ESDM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (8) PP No. 96 Tahun 2021.

Untuk memperoleh persetujuan pengalihan saham dari Menteri ESDM, terdapat beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas pemegang izin tambang.

Pertama, perseroan telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan.

Kedua, pengalihan saham memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Adapun detail syarat tersebut pun telah atur dalam PP No. 96 Tahun 2021.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi paling sedikit meliputi: surat permohonan, NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data, dan susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan beneficial owner.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam proses pengalihan paling sedikit meliputi: laporan akhir Eksplorasi serta keberadaan data sumber daya dan cadangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 72 ayat (5) jo. Pasal 72 ayat (6) PP No. 96 Tahun 2021.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com