Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW)
Kantor Hukum

Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW)
Penyedia Layanan Jasa Hukum
email: office@azlawid.com
website: azlaw.co.id

Polemik Binomo, Bagaimana Peraturan Judi Online?

Kompas.com - 05/12/2022, 06:00 WIB
Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW),
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Oleh: Kevin Sean Gilbert, S.H.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar kepada terdakwa kasus investasi bodong Binary Option (Binomo), Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Indra Kenz dengan penjara 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Hakim menilai, Indra Kenz terbukti melanggar UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun, terlepas dari berat ringannya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan hakim, putusan pengadilan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, yakni terkait status aset Indra Kenz.

Sehubungan dengan permintaan agar aset yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dikembalikan kepada korban, hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum.

Hakim berpendapat bahwa para trader pada perkara a quo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo sehingga terdapat justifikasi bagi hakim untuk menyatakan aset Indra Kenz dirampas oleh negara.

Pihak korban menilai bahwa putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dirampasnya aset Indra Kenz oleh negara menyebabkan probabilitas pengembalian kerugian korban menjadi sangat kecil.

Kemudian, bagaimana sebenarnya pengaturan tentang perjudian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Perjudian menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perjudian, di antaranya Pasal 303 dan Pasal 303 KUHP.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Kemudian, di Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur beberapa perbuatan yang dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 25 juta.

Pertama, perbuatan tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Kedua, perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ketiga, perbuatan tanpa izin menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, diatur bahwa diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Ancaman tersebut berlaku juga bagi setiap pihak yang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Sehubungan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, R. Soesilo berpendapat bahwa orang-orang yang mengadakan main judi dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP. Sementara itu, orang-orang yang ikut pada permainan judi dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Perjudian online

Pengaturan perjudian yang menggunakan media elektronik atau yang dikenal dengan judi online, di UU ITE diantaranya merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU UTE.

Pasal tersebut memuat larangan terhadap tindakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kemudian, ancaman pemidanaan terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang bunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidanan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE kerap digunakan oleh pengadilan untuk menghukum pelaku tindak pidana perjudian online. Hal ini di antaranya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2469/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 26 Januari 2021.

Putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tindak pidana perjudian kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan media elektronik.

Dalam melakukan tindakannya, terdakwa membagi peran dengan terdakwa lainnya. Satu terdakwa berperan sebaga pengepul, sementara lainnya berperan sebagai admin (karyawan pengepul).

Tindakan perjudian secara online di antaranya dilakukan melalui website HKG4D.NET yang dioperasikan terdakwa menggunakan telepon genggam yang diaktifkan menggunakan wifi.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksaesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 1 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan kurungan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com