Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Justika
Platform Konsultasi Hukum

Justika adalah platform konsultasi hukum via online dengan puluhan konsultan hukum profesional dan berpengalaman.

Per-Oktober 2021, lebih dari 19.000 masalah hukum di berbagai bidang hukum telah dikonsultasikan bersama Justika.

Justika memudahkan pengguna agar dapat menanyakan masalah hukum melalui fitur chat kapan pun dan di mana pun.

Justika tidak hanya melayani konsultasi hukum, namun di semua fase kebutuhan layanan hukum, mulai dari pembuatan dokumen hingga pendampingan hukum.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs justika di www.justika.com atau tanya Admin Justika melalui email halo@justika.info atau Whatsapp di 0821 3000 7093.

Bagaimana Hukum Merekam Orang Berbuat Tidak Senonoh?

Kompas.com - 14/07/2022, 06:00 WIB
Justika,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Oleh: Alfred Nobel Sugio Hartono, S.H., M.Hum

Bagaimana hukum merekam orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya.

Arti lainnya dari merekam adalah mencatat (dalam hati, angan-angan, dan sebagainya).

Sedangkan menurut KBBI, arti kata tidak senonoh adalah tidak patut atau tidak sopan (tentang perkataan, perbuatan, dan sebagainya).

Arti lainnya dari tidak senonoh adalah tidak menentu atau tidak manis dipandang (pakaian dan sebagainya).

Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan adalah tentang perbuatannya, yaitu merekam perbuatan tidak senonoh.

Dari penjelasan di atas menurut KBBI, maka secara harfiah arti dari merekam perbuatan tidak senonoh adalah memindahkan gambar dan suara atas perbuatan yang tidak patut atau tidak sopan menjadi satu ke dalam perangkat perekam sebagai medianya.

Konteksnya secara sederhana perbuatan tidak senonoh tersebut direkam menggunakan media elektronik seperti handphone atau video recorder lainnya.

Hukum bagi perekam perbuatan tidak senonoh

Pertanyaan yang diajukan tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan tidak senonoh yang dilakukan itu seperti apa. Maka di sini saya berasumsi perbuatan tidak senonoh itu bermuatan pornografi.

Di Indonesia cukup banyak ditemukan peristiwa hukum berupa perekaman perbuatan atau adegan tidak senonoh atau pornografi dan pornoaksi yang akhirnya tersebar di media sosial.

Peristiwa tersebut tentunya cukup meresahkan masyarakat Indonesia karena merupakan aib dan memang tidak sesuai dengan budaya timur.

Di Indonesia, hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam hukum positif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Pornografi diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yaitu, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Apabila perekaman dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, maka perekaman perbuatan tidak senonoh yang berbau pornografi dapat dijerat Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com