Aturan Baru UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Oleh: Annisa Anoviani Syarief, S.H.

Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.

Aturan baru apa saja yang diatur dalam UU TPKS? Apa kelebihan UU TPKS? Apa masih diperlukan aturan pelaksanaan agar UU TPKS dapat berjalan maksimal?

Setelah enam tahun mandek, akhirnya pada tanggal 12 April 2022, DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang.

UU TPKS memiliki perjalanan panjang, digagas sejak tahun 2012 dan sering masuk Prolegnas akhirnya pada tahun ini Indonesia memiliki payung hukum yang progresif serta komprehensif untuk melindungi para korban kekerasan seksual.

Aturan baru dalam UU TPKS

UU TPKS dinilai lebih progresif dibanding UU terdahulu seperti KUHP dan UU PKDRT. Berikut pasal-pasal penting dari UU TPKS.

1. Adanya pengaturan terkait dana bantuan korban yang digunakan untuk proses pemulihan korban berupa layanan kesehatan fisik dan psikis sampai korban pulih. (Pasal 35)
2. Keterangan Saksi Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. (Pasal 25 ayat (1))
3. Memasukan surat psikolog dan hasil pemeriksaan rekening bank ke dalam alat bukti. (Pasal 24 ayat (3)).
4. Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. (Pasal 26 ayat (1))
5. Korporasi yang melakukan TPKS juga dapat dijerat pidana. (Pasal 18)

Kelebihan UU TPKS

Selain banyaknya aturan baru dalam UU TPKS, undang-undang ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan seksual tersebut, yakni pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, kekerasan seksual dengan sarana elektronik dan eksploitasi seksual yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1).