Justika
Platform Konsultasi Hukum

Justika adalah platform konsultasi hukum via online dengan puluhan konsultan hukum profesional dan berpengalaman.

Per-Oktober 2021, lebih dari 19.000 masalah hukum di berbagai bidang hukum telah dikonsultasikan bersama Justika.

Justika memudahkan pengguna agar dapat menanyakan masalah hukum melalui fitur chat kapan pun dan di mana pun.

Justika tidak hanya melayani konsultasi hukum, namun di semua fase kebutuhan layanan hukum, mulai dari pembuatan dokumen hingga pendampingan hukum.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs justika di www.justika.com atau tanya Admin Justika melalui email halo@justika.info atau Whatsapp di 0821 3000 7093.

Bagaimana Jerat Hukum Pengguna Prostitusi Anak?

Kompas.com - 06/01/2022, 06:00 WIB
Ilustrasi pencabulan SHUTTERSTOCKIlustrasi pencabulan
Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Penulis Justika
|

Oleh: Nia Sita Mahesa, S.H., M.H.

Berita mengenai pengungkapan kasus prostitusi kerap muncul pada banyak media. Tidak sedikit korbannya adalah anak-anak.

Bagaimana jerat hukum pidana yang dapat dikenakan pada pengguna prostitusi anak jika dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia?

Jerat hukum pidana prostitusi dalam pengaturan Hukum positif, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KUHP

Dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus yang dapat menjerat pengguna prostitusi anak. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/mucikari/penyedia PSK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau sebagai kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Baca Juga: Konsumen Video Call Sex (VCS) Bisa Kena Jerat Pidana?

Pasal 506

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.