Justika
Platform Konsultasi Hukum

Justika adalah platform konsultasi hukum via online dengan puluhan konsultan hukum profesional dan berpengalaman.

Per-Oktober 2021, lebih dari 19.000 masalah hukum di berbagai bidang hukum telah dikonsultasikan bersama Justika.

Justika memudahkan pengguna agar dapat menanyakan masalah hukum melalui fitur chat kapan pun dan di mana pun.

Justika tidak hanya melayani konsultasi hukum, namun di semua fase kebutuhan layanan hukum, mulai dari pembuatan dokumen hingga pendampingan hukum.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs justika di www.justika.com atau tanya Admin Justika melalui email halo@justika.info atau Whatsapp di 0821 3000 7093.

Telat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Ditilang Polisi?

Kompas.com - 28/12/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak
Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Penulis Justika
|

Oleh: Andrian Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Penerapan pajak merupakan salah satu cara bagi negara untuk membiayai kebutuhannya. Salah satu hal yang dikenakan pajak adalah kendaraan bermotor.

Hanya saja pada praktiknya, banyak pemilik kendaraan bermotor kerap menyepelekan membayar pajak kendaraan dengan berbagai alasan.

Hal yang kerap menjadi pertanyaan, apakah jika seseorang belum membayar pajak kendaraan dapat ditilang oleh Kepolisian?

Jika memang dapat dikenakan penilangan, maka apa dasar hukum yang mendasari atas pelanggaran tersebut?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan pengertian tersebut, maka pajak wajib bagi warga negara.

Sementara dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 12, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kendaraan bermotor seperti motor, mobil, truk maka wajib membayar pajak.

Bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB dan STNK.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.