Muhamad Ali Hasan
Advokat

Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro.
Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co., Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI.
Pernah membela klien di berbagai sengketa hukum di antaranya Pidana, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara dan Konstitusi.
Hp: 0813-2699-5614
Email: hasanmuhamadali@gmail.com

Catatan Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait UU Cipta Kerja

Kompas.com - 26/11/2021, 06:00 WIB
Aktivitas di Mahkamah Konstitusi - Pekerja meyirami rumput taman di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/7/2014). MK akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 6 Agsutus mendatang. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOAktivitas di Mahkamah Konstitusi - Pekerja meyirami rumput taman di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/7/2014). MK akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 6 Agsutus mendatang.

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang diajukan oleh beberapa pihak, Pada Kamis (25/11).

Setidaknya tidak kurang dari 11 permohonan pengujian telah dibacakan putusannya oleh MK.

Dari kesebelas perkara tersebut, perkara yang pertama kali diputus oleh MK adalah Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Di dalam putusannya, MK mengabulkan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja.

Pada amar putusannya, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

MK menambahkan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.

MK kemudian memerintahkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen.

MK menegaskan bahwa apabila dalam tenggang waktu dua tahun Presiden dan DPR RI tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu, MK juga secara tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.