Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H
Advokat

Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co, Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak 2014, khususnya Litigasi Komersial.

Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU

HP: 0821-2292-0601
Email: ahmadzae18@gmail.com

Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Kompas.com - 13/10/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi Getty Images/iStockphoto/Vasyl DolmatovIlustrasi

Dalam suatu hubungan industrial, salah satu hal penting yang tidak dapat dikesampingkan adalah adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan.

Perjanjian kerja merupakan dasar bagi para pihak untuk melaksanakan kewajiban dan mempertahankan haknya masing-masing dalam suatu interaksi hubungan industrial.

Di dalam perjanjian kerja diatur beberapa hal, di antaranya terkait besaran gaji, jabatan, syarat-syarat kerja, tanggungjawab dan lain sebagainya.

Umumnya, kita tahu bahwa perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk tersebut termuat secara jelas hak dan kewajiban serta tanda tangan masing-masing pihak.

Namun, tidak jarang pula kita temui bahwa perusahaan dan karyawan tidak membuat dan menandatangani perjanjian kerja.

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana status hubungan hukum tersebut?

Baca juga: Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan maupun pekerja apabila perjanjian kerja tertulis tidak pernah dibuat dan ditandatangani?

Syarat dan bentuk perjanjian kerja

Regulasi tentang hubungan industrial yang secara spesifik mengatur tentang bentuk hubungan kerja dan perjanjian kerja terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa ketentuan pada undang-undang tersebut kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan teknis pembuatan perjanjian kerja, regulasi ketenagakerjaan mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian kerja diakui keabsahannya menurut hukum.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.