Pakai Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu Ancamannya Penjara, Simak Aturannya

Kompas.com - 30/07/2021, 06:00 WIB
Sertifikat vaksin Covid-19 bisa dicetak layaknya kartu ATM. Tokopedia/SnappySertifikat vaksin Covid-19 bisa dicetak layaknya kartu ATM.

Vaksinasi Covid-19 menjadi penting dilakukan saat ini. Selain untuk kesehatan diri, vaksinasi kini menjadi syarat untuk sebagian aktivitas masyarakat.

Pemerintah mewajibkan vaksinasi dalam mobilitas warga sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Vaksinasi menjadi salah satu syarat bagi warga yang hendak bepergian menggunakan transportasi darat, laut, dan udara di wilayah tertentu.

Warga harus menunjukkan sertifikat vaksinasi, minimal dosis pertama, kepada petugas agar dapat melanjutkan perjalanan.

Di Jakarta, Pemprov DKI juga mewajibkan pegawai dan pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin di sejumlah sektor usaha, yakni restoran, rumah makan, kafe, salon dan barbershop.

Bahkan, aturan sama diberlakukan untuk usaha warung makan seperti warteg.

Namun dalam praktiknya, aturan tersebut memunculkan modus kejahatan baru, yakni pemalsuan dokumen sertifikat vaksin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sertifikat vaksinasi Covid-19 memuat data pribadi seperti nama, NIK, tanggal lahir, hingga tanggal vaksinasi.

Modusnya, pelaku menggunakan data orang lain yang sudah melakukan vaksinasi.

Kepolisian sudah mengungkap sejumlah kasus pemalsuan dokumen vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Konsultasi
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Konsultasi
Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Konsultasi
Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Konsultasi
Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Konsultasi
Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Konsultasi
Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Konsultasi
Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Konsultasi
Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsultasi
Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
Menang Lelang Rumah tapi Penghuni Tak Bersedia Mengosongkan, Apa Langkah Hukumnya?

Menang Lelang Rumah tapi Penghuni Tak Bersedia Mengosongkan, Apa Langkah Hukumnya?

Konsultasi
Menyoal Rencana Pemerintah Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan

Menyoal Rencana Pemerintah Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan

Analisis
Gaji Karyawan Dipotong karena Telat Datang ke Kantor, Bagaimana Hukumnya?

Gaji Karyawan Dipotong karena Telat Datang ke Kantor, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.