Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H
Advokat

Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co, Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak 2014, khususnya Litigasi Komersial.

Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU

HP: 0821-2292-0601
Email: ahmadzae18@gmail.com

Salah Transfer, Bagaimana Cara Mengembalikan Uang Nasabah?

Kompas.com - 23/07/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi ATM milik bank-bank nasional, kode Bank Jateng KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi ATM milik bank-bank nasional, kode Bank Jateng

Secara umum, kejadian salah transfer dapat disebabkan oleh dua alasan, yakni kesalahan nasabah atau bank.

Kesalahan bank dapat dilakukan oleh bank pengirim atau bank penerima. Kesalahan bank penerima dapat terjadi karena kekeliruan pengaksepan perintah transfer.

Baca artikel sebelumnya: Salah Transfer Uang ke Rekening, Bagaimana Aturannya?

Lantas, apa langkah hukum yang dapat dilakukan bank apabila terjadi kesalahan dalam proses transfer dana?

Dalam hal kesalahan transfer terjadi karena tindakan bank pengirim, maka Pasal 56 ayat (1) UU No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana mengatur mekanisme penyelesaiannya.

Ditegaskan bahwa kesalahan transfer jika dilakukan oleh bank pengirim, maka bank tersebut harus segera melakukan perbaikan dengan melakukan pembatalan atau perubahan dalam proses transaksi.

Sementara apabila kesalahan dilakukan oleh bank penerima, maka Pasal 57 ayat (1) pada intinya mengatur bahwa dalam hal bank penerima melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, bank wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, UU 3/2011 juga menegaskan bahwa konsekuensi hukum karena kerlambatan pihak bank melakukan perbaikan atas kekeliruan yang dilakukan dalam proses transfer dana, maka bank wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima yang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila kesalahan transfer disebabkan oleh bank, maka bank wajib segera melakukan tindakan pembatalan, perubahan, atau koreksi terhadap transaksi perbankan tersebut.

Keterlambatan bank melakukan langkah tersebut berakibat pada sanksi hukum bagi bank.

Apabila kesalahan transfer dilakukan nasabah, apa tindakan yang harus dilakukan?

Salah satu ketentuan penting yang patut diketahui adalah secara hukum, nasabah atau pengirim dana memiliki hak untuk melakukan pembatalan terhadap transfer dana yang telah dilakukan.

Dengan catatan bahwa tindakan pembatalan tersebut harus dilakukan melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 3/2011.

Namun, untuk diketahui pula bahwa apabila transaksi transfer dana dibatalkan oleh pihak pengirim, maka pihak bank penerima dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat pembatalan perintah transfer tersebut.

Dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, bank penerima wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima.

Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh bank penerima kemudian dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No 3/2011.

Contoh kasus kongkret uraian di atas di antaranya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 189/Pdt.P/2020/PN Tlg tanggal 8 Oktober 2020.

Pemohon adalah nasabah yang melakukan salah transfer dana melalui BCA Kantor Cabang Utama Tulungagung sebesar Rp 38.549.000.

Nasabah melakukan kesalahan dalam proses transfer dana melalui M-Banking BCA miliknya untuk pembelian beberapa handphone.

Kesalahan tersebut diketahui pada saat pihak yang seharusnya menerima dana menyampaikan kepada nasabah bahwa transfer dana belum masuk di rekening penerima.

Setelah dilakukan pengecekan, nasabah menyadari telah salah memasukkan nomor rekening tujuan.

Atas kejadian tersebut nasabah menghubungi bank untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut.

Setelah dilakukan serangkaian tindakan, pihak bank menyampaikan kepada nasabah bahwa proses pengembalian dana hanya dapat dilakukan apabila terdapat penetapan atau putusan pengadilan.

Nasabah mengajukan permohonan ke pengadalian. Setelah melalui proses persidangan, hakim menyatakan bahwa benar tindakan nasabah adalah bentuk salah transfer.

Hakim memberikan hak kepada pihak bank untuk melakukan pendebetan secara sepihak terhadap dana yang ditransfer ke rekening penerima salah transfer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap kejadian salah transfer akibat kesalahan nasabah atau pengirim, maka langkah pertama yang dapat dilakukan nasabah adalah segera menghubungi pihak bank untuk melakukan pembatalan transaksi.

Kemudian, langkah penting yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengembalikan dana tersebut adalah memperoleh penetapan pengadilan.

Produk pengadilan tersebut yang dijadikan nasabah mengajukan pengembalian dana kepada bank.

Penetapan pengadilan tersebut sebagai dasar bagi bank untuk melakukan pendebetan sepihak terhadap dana salah transfer di rekening penerima dan menyerahkannya kepada yang berhak.

Dengan catatan hal tersebut dapat dilakukan sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima.

Namun, apabila dana salah transfer telah dibayarkan atau dana di rekening penerima tidak ada, maka nasabah dapat menempuh mekanisme gugatan ke pengadilan, selain mekanisme pemidanaan, apabila pihak penerima tidak bersedia mengembalikan dana tersebut.

Hal ini salah satunya bertujuan memperoleh kekuatan eksekutorial terhadap pengembalian dana kepada pihak yang berhak.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Konsultasi
Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Konsultasi
Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Konsultasi
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Konsultasi
Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Konsultasi
Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Konsultasi
Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Konsultasi
Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Konsultasi
Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Konsultasi
Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Konsultasi
Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsultasi
Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.