Muncul Petisi Batalkan PP Nomor 56 tentang Royalti Musik, Sudah Ditandatangani 3.000 Orang

Kompas.com - 12/01/2022, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI) mendesak pemerintah agar segera membatalkan dua regulasi yang mengatur soal royalti musik.

Dua aturan tersebut adalah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Permenkumham Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021.

Adapun musisi yang tergabung dalam AMPLI di antaranya Indra Lesmana, Cholil Mahmud, Endah Widiastuti, Melly Goeslaw, Eross Chandra, Once Mekel, Tompi, Eva Celia, Riko Prayitno, Yovie Widianto dan Ardhito Pramono.

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai PP 56/2021 Bisa Munculkan Sengketa, Rugikan Musisi serta Pencipta Lagu

Tak hanya di mulut, desakan tersebut menghasilkan petisi dalam situs change.org berjudul “Revolusi Industri Musik Indonesia Dimulai dari Royalti”.

Sejauh pantauan Kompas.com, petisi tersebut telah ditandangani oleh 3.088 orang hingga pukul 12.45 WIB.

Dalam petisi itu, AMPLI menyebut turunan dari PP Nomor 56 itu justru merugikan para musisi Tanah Air.

Baca juga: PP 56 Disahkan, Pongki Barata: Kebutuhan Hidup Saya Juga Dipenuhi dari Royalti

“Dalam peraturan ini, pemerintah mencanangkan sebuah pusat data lagu dan musik yang disebut Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM). Tapi, bukannya membantu tata kelola industri musik Indonesia menjadi lebih baik, SILM ini justru berpotensi merugikan kami,” bunyi petisi dikutip Kompas.com dari situs change.org, Rabu (12/1/2022).

Inisiator AMPLI, Indra Lesmana, menegaskan bahwa pihaknya berpegang teguh pada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Kami berharap AMPLI bisa menyuarakan hal-hal yang selama ini kita perjuangkan, AMPLI penting juga bukan hanya untuk para pelaku industri msuik, bukan hanya itu, penting juga untuk para pendengar,” ujar Indra dikutip dari siaran langsung akun Instagram @change.org pada Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Jokowi Teken PP 56/2021, Royalti Lagu dan Musik Dibayarkan Melalui LMKN

Kekhawatiran yang sama juga diungkap oleh Panji Prasetyo, penasihat hukum AMPLI.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.