Kompas.com - 21/06/2021, 16:08 WIB
Marulam dan Pongki Barata dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 virtual, Senin (21/6/2021).  Tangkapan layar YouTube FMBMarulam dan Pongki Barata dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 virtual, Senin (21/6/2021). 
|
Editor Kistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi dan pencipta lagu Pongki Barata menyatakan pendapatnya soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 soal royalti musik yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Maret 2021.

Pongki berpendapat musisi di zaman sekarang harus lebih adaptatif melihat peluang kerja sama yang lebih menguntungkan dengan pemerintah. 

Hal itu dikatakan Pongki setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mempersoalkan adanya krisis kepercayaan dari musisi Tanah Air untuk mendaftarkan karya ciptanya.

Baca juga: Tindak Lanjut PP Royalti Musik, LMKN Persoalkan Krisis Kepercayaan Musisi Tanah Air

"Kita sebagai musisi harus adaptatif. Saat panggung ditutup di masa pandemi kini, tentu pendapatan besar dari dunia digital. Di digital, enggak ada pagar lagi. Yang kita perlu tahu bagaimana kita menuju ke akses tersebut dan menarik apa yang jadi hak kita," ujar Pongki Barata dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 virtual, Senin (21/6/2021).

Menurut Pongki, hak musisi Tanah Air akan lebih mudah diperoleh bila mereka beradaptasi dengan peraturan baru ini.

"Kita bisa mendapatkan hak kita secara pantas bila kita adaptasi terhadap sistem ini. Sistem sudah dibuatkan. Karena cuma musik yang ekosistem paling siap buat diekseskusi sekarang ini," lanjutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pongki Barata Ungkap Alasan Bertahan di The Dance Company Usai Hengkang dari Jikustik

Sebagai informasi, pemerintah akan membangun pusat data lagu atau musik yang dapat diakses oleh LMKN, para musisi, dan pengguna secara komersial.

Untuk memudahkan, musisi diharuskan mendaftarkan karyanya kepada LMKN terkait agar mereka memperoleh kejelasan tentang implementasi pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bidang lagu dan/ atau musik.

Penerbitan PP ini dianggap akan memperkuat isi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Baca juga: Anang Hermansyah Desak Pemerintah Segerakan Aturan Royalti

Selain itu, PP Nomor 56 Tahun 2021 ini juga dinilai akan memberikan kepastian hak royalti kepada para musisi Tanah Air.


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.