8 Pejabat Diperintahkan Ditangkap Buntut Banjir Libya yang Tewaskan 3.800 Orang

TRIPOLI, KOMPAS.com - Jaksa Agung Libya pada Senin (25/9/2023) memerintahkan penangkapan delapan pejabat sebagai bagian dari penyelidikan atas bencana banjir yang menewaskan ribuan orang.

Banjir Libya terjadi pada 10 September lalu. Dua bendungan yang sudah tua jebol setelah badai berkekuatan topan menghantam seputaran Kota Derna di bagian timur Libya.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Jaksa Agung Libya, menjelaskan siapa saja pejabat yang diperintahkan untuk ditangkap buntut banjir tersebut.

Baca juga: Warga Libya Berseru Pemerintah Harus Disalahkan atas Banjir

Mereka adalah pejabat yang dicurigai melakukan manajemen buruk dan kelalaian.

Disebutkan, para pejabat tersebut saat ini atau sebelumnya bekerja di kantor-kantor yang bertanggung jawab atas sumber daya air dan pengelolaan bendungan.

Pada Sabtu (24/9/2023), jumlah korban tewas Banjir Libya resmi telah mencapai 3.800 orang.

Sementara, kelompok-kelompok bantuan internasional mengatakan 10.000 orang atau lebih mungkin masih hilang.

Setelah membuka penyelidikan, Jaksa Agung Libya, Al-Seddik al-Sur, mengatakan lebih dari seminggu yang lalu, bahwa dua bendungan di hulu sungai Derna telah retak sejak tahun 1998.

Namun, perbaikan yang dimulai oleh sebuah perusahaan Turkiye pada 2010 dihentikan setelah beberapa bulan ketika revolusi Libya tahun 2011 berkobar.

Sebagaimana dikutip dari AFP, Jaksa Agung pada 16 September menyampaikan, pekerjaan tersebut tidak pernah dilanjutkan lagi.

Baca juga: Penyebab Banjir Libya Begitu Mematikan

Mereka pun berjanji untuk menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 menggulingkan diktator lama Moamer Kadhafi, yang menyebabkan lebih dari satu dekade konflik tanpa henti.

Libya kini terbagi antara pemerintahan yang berbasis di Tripoli yang diakui secara internasional di bagian barat, dan satu lagi di bagian timur yang dilanda konflik.

Pasukan timur beberapa tahun lalu melancarkan serangan yang gagal ke ibu kota yang berakhir dengan gencatan senjata pada 2020.

Sejak saat itu, periode stabilitas relatif telah berlangsung dan memungkinkan Libya yang dilanda perang untuk mencoba membangun kembali.