Senat AS Loloskan Legislasi Plafon Utang, Amerika Terhindar dari Bencana Gagal Bayar

Penulis: VOA Indonesia

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Senat AS pada Kamis (1/5/2023) malam memutuskan dengan perbandingan suara 63-36 untuk mendukung legislasi yang akan memungkinkan AS terus membayar utang-utangnya.

AS sebelumnya berada di jalur yang akan membuatnya kehabisan uang tunai dalam empat hari.

Legislasi bipartisan itu kini diteruskan ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani.

Baca juga: Biden dan Ketua DPR AS Akhirnya Capai Kesepakatan soal Plafon Utang

Dalam pernyataannya, Biden mengatakan, “Malam ini, para senator dari kedua partai memilih untuk melindungi kemajuan ekonomi yang telah kita capai dengan susah payah dan mencegah gagal bayar pertama oleh AS".

Legislasi itu tidak menetapkan batas moneter baru. Akan tetapi, kewenangan peminjaman akan diperpanjang hingga 2 Januari 2025, dua bulan setelah Pilpres 2024. 

Selain itu, legislasi itu menyerukan untuk mempertahankan sebagian besar belanja federal pada level yang sekarang ini pada tahun fiskal yang dimulai pada Oktober, dengan kenaikan 1 persen dalam 12 bulan berikutnya.

Pemimpin fraksi mayoritas di Senat Chuck Schumer dari partai Demokrat dan Mitch McConnell, pemimpin fraksi Republik di Senat, mendukung penangguhan batas utang dan menyerukan pengesahan segera legislasi itu.

“Ini memerlukan solusi bipartisan. Kami tahu kita perlu bersatu untuk mencari solusi seperti yang kita loloskan malam ini. Dan, saya gembira berdiri di sini mengesahkan legislasi penting ini untuk mendukung keluarga kita, mempertahankan program-program vital, dan yang terpenting, menghindari bencana gagal bayar,” kata Schumer.

Baca juga: Bisa Kacaukan Perekonomian Global, Joe Biden Tegaskan AS Tak Akan Gagal Bayar Utang

DPR mengesahkan legislasi itu dengan perbandingan suara 314-117 pada Rabu (31/5/2023) untuk memungkinkan pemerintah dapat terus meminjam uang selama satu setengah tahun ke depan guna memenuhi kewajiban finansialnya, melebihi plafon utang 31,4 triliun dollar AS yang sekarang ini.

Sebanyak 71 legislator yang dari Partai Republik yang mayoritas di DPR dan 46 anggota Partai Demokrat memberi suara menentang legislasi tersebut.