Presiden Filipina Bela Penambahan Pangkalan Militer AS Meski Ditentang China

Penulis: VOA Indonesia

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Ferdinand Marcos Jr, Rabu (22/3/2023), membela keputusannya untuk mengizinkan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) yang lebih besar di negara itu sebagai hal yang penting untuk pertahanan teritorial, meskipun ada tentangan dan peringatan keras dari China bahwa hal itu akan menyeret Filipina ke dalam jurang perselisihan geopolitik.

Pemerintahan Marcos mengumumkan pada awal Februari bahwa mereka akan mengizinkan kehadiran bergilir pasukan Amerika untuk tinggal tanpa batas waktu di empat pangkalan militer lain di samping lima pangkalan militer yang sebelumnya ditunjuk berdasarkan pakta pertahanan 2014.

Marcos mengatakan empat lokasi baru itu akan segera diumumkan dan akan mencakup wilayah di Filipina utara. Penunjukan lokasi itu membuat marah para pejabat China karena itu akan memberi pasukan AS tempat persiapan yang dekat dengan China selatan dan Taiwan.

Baca juga: Filipina Mendekat ke AS dan Jepang, Imbangi Dominasi China

Pemerintahan Biden telah memperkuat busur aliansi militer di Indo-Pasifik untuk melawan China dengan lebih baik, termasuk dalam konfrontasi apa pun di masa depan terkait Taiwan. Langkah Amerika sejalan dengan upaya Filipina untuk menopang pertahanan teritorialnya di tengah konflik yang berkepanjangan dengan China di Laut China Selatan.

Selain kawasan utara dan selatan Filipina, Marcos mengatakan pada konferensi pers bahwa di bawah Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA), pasukan AS juga akan diizinkan untuk tinggal di Provinsi Palawan, Filipina barat, yang menghadap ke Laut China Selatan. Ia menegaskan langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertahanan pesisir negara itu.

Dalam kesempatan yang sama, Marcos mengatakan bahwa penentangan terhadap kehadiran militer AS oleh beberapa pejabat lokal Filipina telah diatasi.

Baca juga: Kawasan Utara Indonesia Berisiko Kian Bergejolak Usai Filipina Perluas Akses Militer AS

“Kami menjelaskan kepada mereka mengapa penting bagi kami memiliki itu dan mengapa itu benar-benar baik untuk provinsi mereka,” kata Marcos, sambil menambahkan sebagian besar dari mereka yang berkeberatan telah datang “untuk mendukung gagasan situs EDCA di provinsi mereka.”

Gubernur Manuel Mamba dari provinsi Cagayan, Filipina Utara, di mana pasukan Amerika diizinkan untuk tinggal dengan persenjataan mereka di dua wilayah militer Filipina, mengatakan Marcos memiliki hak prerogatif untuk membuat keputusan.

Namun menambahkan ia tetap menentang kehadiran pasukan Amerika di Cagayan, yang terletak di seberang perbatasan laut dari China Selatan dan Taiwan, karena hal itu dapat mengubah provinsinya menjadi target utama militer China jika konflik bersenjata terkait Taiwan yang melibatkan militer AS pecah.

Artikel ini pernah tayang di VOA Indonesia dengan judul Presiden Filipina Bela Kehadiran Militer AS yang Ditentang China.

Baca juga: Kisah Kapal Tua dalam Sengketa Filipina-Beijing di Laut China Selatan