Mengapa Risiko Keamanan TikTok Terus Timbulkan Ketakutan?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Ketegangan antara AS dan China atas TikTok terlihat jelas pada hari Kamis (23/3/2023) ketika CEO platform media sosial itu bersaksi di depan anggota parlemen Kongres.

Audiensi yang dihadiri CEO Shou Zi Chew itu terjadi pada apa yang disebutnya sebagai momen penting untuk aplikasi berbagi video pendek yang sangat populer ini.

TikTok dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance, yang berkantor di Beijing.

Baca juga: TikTok Perbarui Aturan Demi Raih Dukungan AS

Platform ini, seperti dilansir dari Associated Press, memiliki 150 juta pengguna di Amerika, tetapi terus menerus dirundung klaim bahwa TikTok mengancam keamanan nasional dan privasi pengguna.

TikTok juga disebut dapat digunakan untuk mempromosikan propaganda pro-Beijing dan informasi yang salah.

Chew berusaha membujuk anggota parlemen untuk tidak berfokus pada pelarangan aplikasi atau memaksa penjualannya kepada pemilik baru.

Baik FBI dan pejabat di Komisi Komunikasi Federal telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok, mulai riwayat penelusuran, lokasi, dan pengenal biometrik, dengan pemerintah otoriter China.

Para pejabat khawatir TikTok, seperti banyak platform media sosial lainnya mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang penggunanya, akan dipaksa untuk memberikannya ke Beijing.

Undang-undang tahun 2017 bisa memaksa perusahaan untuk menyerahkan data pribadi apa pun yang relevan dengan keamanan nasional China.

Kekhawatiran seputar TikTok meningkat pada bulan Desember ketika ByteDance mengatakan telah memecat empat karyawan yang mengakses data jurnalis dari Buzzfeed News dan The Financial Times saat mencoba melacak sumber laporan yang bocor tentang perusahaan tersebut.

Baca juga: Diduga Memata-matai Jurnalis, AS Selidiki TikTok