Rusia Akan Kembalikan Anak-anak Ukraina?

MOSKWA, KOMPAS.com - Rusia memberikan tanggapan soal tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia secara ilegal.

Masalah ini seperti diketahui telah menjadi dasar bagi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Rusia untuk hak anak, Maria Alekseyevna Lvova-Belova pada Jumat (17/3/2023) lalu.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menyatakan, Rusia bermaksud mengembalikan anak-anak yang telah dievakuasi dari zona konflik ke Ukraina ketika kondisi di sana cukup aman untuk itu.

Baca juga: Ukraina Ungkap 5 Cara Rusia Pindahkan Anak-anak secara Ilegal

"Kami ingin menghindarkan mereka dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan militer. Hanya itu saja," kata dia dalam konferensi pers pada Senin (20/3/2023).

Nebenzya menyebut, masalah anak-anak dibawa ke Rusia secara paksa benar-benar telah dilebih-lebihkan.

"Kami ingin menunjukkannya pada pertemuan formula Arria (pertemuan informal anggota Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan digelar pada awal April)," tambahnya, dikutip dari Kantor berita Rusia, TASS.

“Bila kondisinya aman, tentu kenapa tidak,” kata Nebenzya.

Rusia anggap surat perintah ICC tak ada artinya

Nebenzya mengatakan, keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin sama sekali tidak membawa pembicaraan yang berarti tentang Ukraina.

"Kami bukan anggota resmi ICC. Bagi kami itu tidak ada artinya," ucap dia.

Nebenzya menyebut keputusan ICC itu murni politis.

"Itu tidak membawa kita lebih dekat ke negosiasi yang berarti, yang toh negara-negara Barat tidak menunjukkan keinginannya," bebernya.

Baca juga: Soal Perintah Penangkapan Putin, Kremlin: Jelas Tanda Permusuhan

Terkait surat perintah penangkapan Putin dari ICC, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menegaskan, bahwa Moskwa tidak mengakui yurisdiksi ICC.

Senada, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, keputusan ICC tidak memiliki otoritas apa pun untuk Rusia, sementara potensi surat perintah penangkapan akan batal demi hukum.