KYIV, KOMPAS.com - Dalam surat perintah penangkapan Vladimir Putin, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menuduh Presiden Rusia itu telah melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia secara ilegal.
Atas tuduhan yang sama, ICC juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada komisaris Rusia untuk hak anak, Maria Alekseyevna Lvova-Belova pada Jumat (17/3/2023).
Rusia telah menolak perintah penangkapan tersebut.
Baca juga: Kata Pengamat soal Konsekuensi Surat Perintah Penangkapan Putin
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut tuduhan itu keterlaluan.
Sejak menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah berulang kali membantah pasukannya telah melakukan kekejaman dan menolak tuduhan masa lalu tentang pemindahan warga Ukraina secara ilegal.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Jumat lalu, Penasihat-Komisaris Presiden Ukraina untuk Hak dan Rehabilitasi Anak, Daria Herasymchuk, menjelaskan ada lima cara utama yang menurutnya telah digunakan Rusia untuk memindahkan anak-anak Ukraina secara ilegal.
Ini termasuk:
Baca juga: Xi Jinping Berkunjung ke Rusia, Lakukan “Sowan Perdamaian” ke Putin
Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin pada Jumat mengatakan, para jaksa sedang menyelidiki kasus deportasi lebih dari 16.000 anak dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kharkiv, dan Kherson yang diduduki Rusia.
"Tapi angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi," kata Kostin di halaman Facebook-nya.
Sementara, Ukraina dilaporkan sejauh ini baru berhasil mengembalikan 308 anak.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.