Isi Surat Penangkapan Putin oleh ICC

DEN HAAG, KOMPAS.com - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) menerbitkan surat penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pengadilan menuduhnya bertanggung jawab atas kejahatan perang. Utamanya, tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

ICC juga berkata, kejahatan ini dilakukan di Ukraina dari 24 Februari 2022--ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke negara tersebut.

Baca juga: Pengadilan Kriminal Internasional Perintahkan Penangkapan Putin

Moskwa menolak tuduhan tersebut dan mengatakan, surat perintah pengadilan itu "keterlaluan".

Kemungkinan tidak banyak yang bisa dilakukan dengan surat penangkapan ini--ICC tidak punya kuasa untuk menangkap seorang tersangka, dan hanya dapat menjalankan yuridiksi ke negara-negara anggotanya saja--dan Rusia bukan anggota.

Meski begitu, penerbitan surat ini bisa memengaruhi Putin dengan cara-cara lain, seperti tidak bisa melakukan perjalanan internasional.

Melalui pernyataan tertulis, ICC berkata memiliki alasan untuk percaya bahwa Putin melakukan tindakan kriminal itu secara langsung, juga dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Pernyataan itu juga menuduhnya gagal menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menghentikan anak-anak dideportasi.

Saat ditanya soal tindakan ICC ini, Presiden AS Joe Biden berkata, "ya, saya rasa itu dibenarkan". Dia menekankan bahwa AS juga bukan negara anggota ICC, "tapi saya pikir mereka punya poin yang kuat". Putin "jelas-jelas melakukan kejahatan perang", ujarnya.

Komisioner hak-hak anak Rusia, Maria Lvova-Belova, juga dicari oleh ICC untuk kejahatan yang sama.

Di masa lalu, dia secara terbuka telah membicarakan tentang usaha-usaha untuk mengindoktrinasi anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia.