Indonesia Calonkan Diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026

JENEWA, KOMPAS.com - Menlu RI Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia atas penegakan hak asasi manusia dan menyampaikan pencalonan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.

Ia mengangkat tema besar “Kemitraan Inklusif Bagi Kemanusiaan,” dan meminta dukungan atas pencalonan Indonesia itu.

Berbicara di Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin (27/2/2023), yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong peringatan tahun ini sebagai momentum “untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah.”

Baca juga: Indonesia Abstain, Ini Daftar Negara yang Dukung dan Tolak Penangguhan Rusia dari Dewan HAM

Untuk itu ia menyarankan tiga hal sebagai fokus kerja sama, yaitu melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran, dan memperkuat arsitektur HAM.

Retno menyoroti konflik di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” ujarnya seraya menyampaikan kembali harapan pemulihan hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Sementara terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, “Indonesia akan terus mengupayakan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk mendorong dialog nasional yang inklusif,” ujarnya.

Menlu RI: Merupakan hal penting akui kesalahan atas pelanggaran HAM di masa lalu

Retno secara khusus menyoroti peran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses yang setara pada kesempatan dan sumber daya, serta mekanisme mencari keadilan bagi korban.

Juga pentingnya mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa silam guna mencegah terjadinya tragedi serupa.

“Tahun ini Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.