Twitter "Down" di Turkiye Setelah Warga Protes Lambatnya Bantuan Gempa

ANKARA, KOMPAS.com - Twitter down atau tidak dapat diakses dari operator seluler utama di Turkiye pada Rabu (8/2/2023), setelah meningkatnya protes warga atas penanganan korban gempa yang dinilai lambat.

Para wartawan AFP tidak dapat mengakses jaringan media sosial itu di seluruh Turkiye. Twitter masih berfungsi menggunakan layanan VPN yang menyamarkan lokasi pengguna dan umumnya gratis digunakan.

Netblocks.org yang memonitor media sosial menunjukkan, akses ke Twitter dibatasi lalu diblokir sepenuhnya di semua operator seluler utama.

Baca juga: UPDATE Gempa Turkiye dan Suriah, Korban Tewas Jadi 11.236 Jiwa, 2 di Antaranya WNI

"Langkah penyaringan kemungkinan akan berdampak pada upaya penyelamatan masyarakat yang sedang berlangsung setelah serangkaian gempa mematikan pada Senin," netblocks memperingatkan.

"Turki memiliki sejarah panjang pembatasan media sosial selama keadaan darurat nasional dan insiden keamanan," lanjutnya.

Polisi Turki menahan 18 orang sejak gempa pada Senin (6/2/2023), karena unggahan media sosial yang dianggap provokatif mengkritik cara Presiden Recep Tayyip Erdogan menangani bencana tersebut.

Gempa bermagnitudo 7,8 dan susulannya menewaskan lebih dari 11.000 orang di Turkiye tenggara dan sebagian Suriah.

Gempa Turkiye kali ini adalah yang paling mematikan dalam dua dekade kekuasaan Erdogan, era penuh gejolak yang dilanda percobaan kudeta, protes keras, dan serangkaian banjir serta gempa yang lebih kecil.

 Baca juga: Kisah Gempa Turkiye: Bapak Pegang Tangan Putrinya yang Tewas, Enggan Melepas meski Cuaca Dingin

"Apa yang akan kita lakukan?"

AP PHOTO/EMRAH GUREL Bangunan yang hancur akibat gempa Turki atau Turkiye di Malatya, Selasa (7/2/2023). Tim SAR terus berupaya menyelamatkan dan mencari para korban gempa di Turki dan Suriah bermagnitudo 7,8 yang mengguncang pada Senin (6/2/2023).

Belum ada pejabat yang merilis pernyataan tentang pemblokiran Twitter, tetapi mereka  berulang kali mengeluarkan peringatan tentang penyebaran misinformasi sebelum pemilu 14 Mei 2023 yang menjadi upaya Erdogan memperpanjang kekuasaannya.