Indonesia Minta Negara-negara Besar Tak Gunakan ASEAN sebagai Proksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia pada Jumat (3/2/2023) mengatakan kepada negara-negara besar agar tidak menggunakan Asia Tenggara sebagai proksi dalam rivalitas mereka.

Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada awal pembicaraan dua hari antara para Menlu ASEAN.

Indonesia selaku negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara adalah ketua KTT ASEAN 2023 yang akan digelar tahun ini. Pertemuan itu biasanya juga diikuti oleh China dan Amerika Serikat.

Baca juga: Menanti Terobosan Baru Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023

Konflik Laut China Selatan membuat beberapa anggota ASEAN berselisih dengan Beijing, dan meningkatkan dukungan atas penentangan AS.

"ASEAN tidak boleh menjadi proksi dari pihak mana pun," kata Retno mengulang seruan Presiden Indonesia Joko Widodo saat pertemuan para pemimpin ASEAN di Kamboja tahun lalu, dikutip dari kantor berita AFP.

Masalah lain yang mendominasi pembicaraan kali ini adalah krisis di Myanmar yang dikuasai militer, dan bergolak sejak junta merebut kekuasaan pada 2021.

Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi dilarang hadir ke KTT, karena kurangnya kemajuan dalam upaya mencapai perdamaian antara militer dan gerakan anti-kudeta sesuai rencana dari ASEAN.

Baca juga:

• Kudeta Myanmar: Indonesia Akan Komunikasi Intens dengan Semua Pihak di Negara Itu untuk Selesaikan Konflik
• Kudeta Myanmar: Sidang Aung San Suu Kyi Masuki Fase Akhir
• Sikap ASEAN Terpecah soal Perang Rusia di Ukraina, Siapa yang Dukung?

Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe--yang ditunjuk pekan ini--tidak hadir dalam  pertemuan pada Jumat (3/2/2023).

ASEAN menolak mengundang anggota junta dan hanya meminta perwakilan non-politik. Tawaran tersebut ditolak Myanmar.

Hanya ada sedikit progres dari konsensus lima poin yang disepakati ASEAN dan junta Myanmar pada April 2021, yang menyerukan segera diakhirinya kekerasan juga dialog antara militer serta pemberontak.

"(Presiden Joko Widodo) menekankan bahwa lima poin konsensus para pemimpin ASEAN harus menjadi kesepakatan utama untuk membantu penyelesaian masalah di Myanmar," imbuh Menlu Retno Marsudi.

Baca juga: Myanmar, Ujian Terberat ASEAN