WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Gedung Putih pada Senin (30/1/2023) menyatakan, status darurat nasional dan darurat kesehatan publik akibat Covid-19 akan secara resmi berakhir pada 11 Mei.
Kedua deklarasi darurat federal itu telah diberlakukan sejak Januari 2020 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dengan ini, dana yang digunakan untuk mensubsidi obat-obatan Covid-19, asuransi kesehatan, dan jenis bantuan pemerintah lainnya yang terkait dengan pandemi di AS akan dicabut.
Baca juga: Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Ajukan Visa Turis AS
Dalam praktiknya, sebagian dari program bantuan pemerintah AS ini telah mengering karena mendapat penentangan dari Kongres.
Perdebatan yang tersisa sebagian besar bersifat politis, dengan Partai Republik yang mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyiapkan rancangan undang-undang yang akan berupaya mengakhiri darurat nasional pada 1 Maret dan darurat kesehatan publik pada 11 April.
Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan, pencabutan dua status darurat tersebut jika dilakukan mendadak akan berdampak sangat signifikan pada sistem kesehatan negara AS dan operasi pemerintah.
Hal ini diprediksi akan mencakup kekacauan dan ketidakpastian di seluruh sistem perawatan kesehatan AS.
"Rumah sakit dan panti jompo yang mengandalkan fleksibilitas yang dimungkinkan oleh deklarasi darurat akan jatuh ke dalam kekacauan tanpa waktu yang cukup untuk melatih kembali staf dan membuat proses penagihan baru," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Pengacara Keluarga Tyre Nichols Minta Reformasi Polisi AS, Singgung RUU George Floyd
Gedung Putih menjelaskan alasan lain dari pencabutan baru akan diberlakukan 60 hari lagi pada Mei adalah guna memberi pemerintah waktu untuk mempersiapkan dampak kebijakan tersebut terhadap imigrasi di perbatasan AS-Meksiko yang bermasalah.
Aturan yang dikenal sebagai "Title 42" tersebut diberlakukan untuk memungkinkan pengusiran cepat migran yang tidak berdokumen. Respons seperti itu dinyatakan sah hanya karena keadaan darurat kesehatan.
"Mengakhiri keadaan darurat secara tiba-tiba akan menghasilkan arus masuk migran tambahan yang substansial," jelas Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari AFP.
Gedung Putih mengatakan ingin mengakhiri "Title 42" dan menggantinya dengan mekanisme hukum yang berbeda untuk mengontrol arus calon imigran, tetapi perlu waktu untuk melakukannya.
Baca juga: Jelang Pilpres AS 2024, Trump Cerca Gubernur Florida Ron DeSantis
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.