Hadapi China, Taiwan Izinkan Wanita Jadi Pasukan Cadangan

TAIPEI, KOMPAS.com – Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan, untuk pertama kalinya wanita akan diizinkan mengikuti pelatihan sebagai pasukan cadangan.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa (17/1/2023) ketika Taiwan mencoba memperkuat barisannya untuk melawan ancaman cari China.

Di bawah Presiden China Xi Jinping, Beijing acap kali menekan Taiwan. Dan Invasi Rusia ke Ukraina semakin menambah kekhawatiran bahwa “Negeri Panda” bisa melakukan hal serupa ke Taiwan.

Baca juga: Di Tengah Ancaman China, Taiwan Minta Jerman Bantu Jaga Ketertiban Regional

Kementerian Pertahanan Taiwan menuturkan, sebagai langkah uji coba, sekitar 200 mantan tentara wanita akan diizinkan mendaftar pelatihan sebagai pasukan cadangan mulai kuartal kedua tahun ini.

“Ini adalah tahun pertama untuk memasukkan wanita dalam pelatihan pasukan cadangan sehingga tahun ini akan menjadi program uji coba,” kata Mayor Jenderal Yu Wen-cheng dari Badan Mobilisasi Pertahanan Semesta Kementerian Pertahanan Taiwan.

“Kami akan merencanakan kapasitas pelatihan sesuai dengan jumlah pelamar,” sambung Yu, sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Yu menuturkan, program pelatihan akan memperkuat efektivitas keterampilan bertempur guna meningkatkan kemampuan mereka.

Baca juga: China Latihan Tempur Lagi Dekat Taiwan, Fokus Serangan Laut dan Darat

Sebelumnya, hanya pria yang diwajibkan mengikuti wajib militer dan pelatihan pasukan cadangan.

Sedangkan para wanita hanya dapat menjadi sukarelawan untuk bertugas di angkatan bersenjata.

Banyak analis militer mendesak Taiwan berbuat lebih banyak meningkatkan pasukan cadangannya dan mempersiapkan penduduknya untuk bertahan, termasuk mengizinkan lebih banyak wanita untuk berlatih.

Baca juga: 17 Pesawat dan 3 Kapal China Dekati Taiwan, Taipei Siaga

Bulan lalu, Taiwan mengumumkan akan meningkatkan masa wajib militer bagi pria menjadi satu tahun, naik dari sebelumnya yang hanya empat bulan.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, presiden wanita pertama Taiwan, mengatakan bahwa perpanjangan masa wajib militer militer diperlukan untuk memastikan cara hidup yang demokratis bagi generasi mendatang.

“Tidak ada yang menginginkan perang. Akan tetapi kawan senegaraku, perdamaian tidak akan jatuh dari langit,” kata Tsai.

Baca juga: Taiwan: Pertaruhan Besar dalam Konflik AS dan China