15 Negara Ini Sumbang 30 Juta Kasus Malanutrisi Akut pada Anak, PBB Serukan Bantuan Mendesak

JENEWA, KOMPAS.com - PBB menyerukan pendanaan mendesak untuk membantu 30 juta anak yang menderita malanutrisi akut sebelum terlambat di negara-negara yang dilanda krisis pangan.

Dalam pernyataan bersama, lima badan PBB pada Kamis (12/1/2023) menyebut, konflik, guncangan iklim, pandemi Covid-19, dan meningkatnya biaya hidup membuat semakin banyak anak mengalami kekurangan gizi.

"Saat ini, lebih dari 30 juta anak di 15 negara yang terkena dampak terburuk, menderita wasting atau malanutrisi akut, dan 8 juta anak-anak ini sangat kurus, bentuk kekurangan gizi yang paling mematikan," kata mereka, dikutip dari AFP.

Baca juga: PBB: Bendungan Besar Dunia Bisa Kehilangan Seperempat Kapasitasnya pada 2050

Ke-15 negara tersebut, yakni Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Haiti, Kenya, Madagaskar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan Yaman.

PBB mengungkap, melonjaknya harga pangan telah memperparah kekurangan pangan, menggusur populasi, serta menghambat akses ke nutrisi esensial yang terjangkau.

Pernyataan bersama badan PBB pun menyerukan investasi lebih besar untuk mendukung upaya mereka memenuhi kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari krisis yang berkembang ini, sebelum terlambat.

Rencana PBB bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati malanutrisi akut di antara anak-anak dengan intervensi dalam makanan, kesehatan, air dan sanitasi, serta sistem perlindungan sosial.

"Situasi ini kemungkinan akan semakin memburuk pada tahun 2023. Kita harus memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas makanan sehat," kata epala Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Qu Dongyu.

Rencana bersama akan menargetkan anak-anak berusia di bawah lima tahun, wanita hamil dan menyusui, serta perempuan serta pengasuh anak balita.

Baca juga: India Kerahkan Unit Penjaga Perdamaian PBB Wanita Terbesar ke Sudan

"Krisis yang berjatuhan hari ini membuat jutaan anak terbuang sia-sia dan mempersulit mereka untuk mengakses layanan utama," kata Kepala Badan Anak-anak PBB (UNICEF), Catherine Russell.