Jepang Tetapkan Penembak Shinzo Abe Layak Diadili

NARA, KOMPAS.com - Otoritas Jepang menetapkan bahwa penembak mantan PM Shinzo Abe yaitu Tetsuya Yamagami layak diadili setelah penilaian psikiatris yang panjang.

Media lokal Yomiuri Shimbun pada Selasa (10/1/2023) melaporkan, evaluasi menunjukkan bahwa pria berusia 42 tahun tersebut layak dituntut.

Tayangan televisi menunjukkan Tetsuya Yamagami dipindahkan ke kantor polisi di Kota Nara dari pusat penahanan di Osaka, tempat dia menghabiskan lima bulan terakhir selama menjalani penilaian.

Baca juga: Kisah Hidup Tetsuya Yamagami, Penembak Shinzo Abe, dan Kesaksian Tetangganya

Jaksa akan mendakwanya pada Jumat (13/1/2023), kata stasiun tv nasional NHK.

Polisi dan jaksa setempat menolak mengomentari kasus Yamagami saat dihubungi AFP.

Yamagami ditangkap di tempat kejadian setelah Abe tewas ditembak pada siang hari saat berpidato kampanye di Nara, Juli 2022.

Tersangka dilaporkan menargetkan Abe dengan keyakinan mantan perdana menteri itu terkait dengan Gereja Unifikasi.

Yamagami dilaporkan membenci Gereja Unifikasi, karena sumbangan besar yang diberikan ibunya membuat keluarganya bangkrut.

Tinjauan kejiwaannya berfokus pada hubungan dia dengan ibunya dan lingkungan rumahnya, kata media lokal.

Baca juga:

• Tetsuya Yamagami, Penembak Shinzo Abe, Terancam Hukuman Mati Digantung
• Benarkah Shinzo Abe Mantan PM Jepang Ditembak Tetsuya Yamagami karena Uang? Ini Jawaban Gereja Unifikasi

Shinzo Abe bukan anggota Gereja Unifikasi, tetapi pernah berbicara kepada kelompok afiliasinya, seperti yang dilakukan pembicara kuat lain misalnya mantan Presiden AS Donald Trump.

Didirikan di Korea pada 1954 oleh Sun Myung Moon, Gereja Unifikasi--anggotanya terkadang disebut "Moonies"--menjadi terkenal secara global pada 1970-an dan 1980-an.

Gereja yang secara resmi dikenal sebagai Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Penyatuan Dunia itu membantah melakukan kesalahan dan berjanji mencegah sumbangan berlebihan dari para anggota.

Penembakan Shinzo Abe memicu terungkapnya hubungan dekat antara Gereja Unifikasi dengan banyak anggota parlemen konservatif yang berkuasa.

Publik pun marah dan menyebabkan peringkat persetujuan untuk pemerintahan PM Fumio Kishida anjlok.

Adapun Kishida memerintahkan penyelidikan pemerintah membuat Gereja Unifikasi terancam kehilangan status bebas pajaknya di Jepang, meskipun masih dapat terus beroperasi.

Baca juga: Terungkap Jumlah Uang yang Disumbang Ibu Penembak Shinzo Abe ke Gereja Unifikasi