Palestina Anggap Israel Memulai Perang Baru

RAMALLAH, KOMPAS.com - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin (9/1/2023), menggambarkan serangkaian tindakan Israel sebagai perang baru yang bertujuan untuk mendorong Palestina "ke jurang".

Sebelumnya, Pemerintahan baru Israel pada Jumat (6/1/2023), mengatakan akan menahan sekitar 139 juta Shekel baru (sekitar Rp630 miliar) pendapatan pajak dari Otoritas Palestina (PA).

Israel sedianya akan mengalikan dana tersebut untuk diberikan kepada keluarga Israel yang menjadi korban meninggal dalam serangan teroris Palestina.

Baca juga: Ben-Gvir Instruksikan Polisi Israel Turunkan Bendera Palestina dari Ruang Publik

Israel melakukan itu setelah Otoritas Palestina berhasil melakukan lobi penyelengaraan pemungutan suara Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional atau nternational Court Justice (ICJ) memberikan pendapat soal konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Shtayyeh mengatakan tindakan pembalasan yang dilakukan Israel merupakan perang baru melawan rakyat Palestina dan Otoritas Palestina (PA).

“Sanksi semacam itu ditujukan untuk menggerogoti otoritas dan mendorongnya ke tepi jurang secara finansial dan kelembagaan," kata Shtayyeh pada awal rapat kabinet mingguan, sebagaimana dikutip dari AFP.

Israel telah berulang kali menahan pajak dan pendapatan bea cukai yang dikumpulkannya atas nama Otoritas Palestina, terutama sebagai tanggapan atas pembayaran badan tersebut kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel atau selama serangan terhadap warga Israel.

Baca juga: Utusan Israel-Palestina Saling Hujat di DK PBB soal Kunjungan Al-Aqsa

Membahas langkah tersebut pada Minggu (8/1/2023), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memperingatkan Otoritas Pelestina harus memutuskan apakah ingin terus ada atau tidak pendapatan itu.

"Selama PA mendorong teror dan menjadi musuh, kepentingan apa yang saya miliki untuk membantunya terus ada?" kata Smotrich pada konferensi pers.

Pemerintah Israel juga memerintahkan moratorium rencana pembangunan Palestina di bagian terbesar Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967.

Sebagai langkah selanjutnya, Israel mencabut izin VIP untuk beberapa pejabat, termasuk menteri luar negeri Palestina Riyad al-Maliki, yang mengizinkan mereka memasuki Israel dan melewati bandara internasional Israel di Tel Aviv.

Baca juga: PBB Gelar Rapat Darurat soal Kunjungan Ben-Gvir ke Masjid Al-Aqsa, Utusan Palestina dan Israel Berdebat