Jepang Naikkan Dana Pertahanan, Bisa Tempel Peringkat AS dan China

Penulis: William Gallo/VOA Indonesia

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang bulan ini mengambil langkah penting ke arah pelonggaran pembatasan militer pascaperangnya, dengan mengungkapkan kebijakan-kebijakan baru yang akan membuat negara raksasa Asia itu memainkan peran lebih besar dalam masalah keamanan regional dan global.

Berdasarkan Strategi Keamanan Nasional (NSS) baru dan dua dokumen lain yang dirilis pada pertengahan Desember, Jepang secara kasar akan melipatgandakan pengeluaran pertahanan selama lima tahun mendatang, dan untuk pertama kalinya mengerahkan rudal yang dapat menghantam target militer di negara-negara lain.

Kebijakan itu mendobrak tabu puluhan tahun di Jepang. Negara ini menganut postur pertahanan yang relatif terkendali di bawah konstitusi pasifis yang disusun oleh AS setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Baca juga: Jepang Perkuat Pertahanan, Negara Tetangga Ribut

“Dengan mewujudkan visi yang dimuat dalam tiga dokumen, Jepang mungkin pada akhirnya akan menjadi ‘negara normal’ dalam arti kemampuannya membela diri,” kata Tobias Harris, spesialis politik Jepang dan deputi direktur di German Marshall Fund.

“Tetapi dokumen-dokumen itu adalah hasil proses jangka panjang pemikiran mengenai lingkungan ancaman Jepang yang berubah,” kata Harris dalam sebuah unggahan di blog.

Jepang terus memperkuat militer de facto-nya, yang disebut Pasukan Bela Diri Jepang, terutama karena China menjadi semakin kuat dan asertif dengan tetangga-tetangganya selama sekitar satu dekade ini.

Tetapi pengekangan konstitusional yang diberlakukan sendiri oleh Jepang itu membuat kekuatan militernya tidak sesuai dengan kemajuan ekonominya.

Meskipun Jepang adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia, pengeluaran pertahanannya hanya di peringkat kesembilan.

Ini bisa berubah dalam waktu dekat. Rencana baru Jepang akan meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi dua persen dari PDB Jepang, naik dari tradisi pengeluaran satu persen dalam lima tahun mendatang.