Gagal Halau Drone Korut Setelah 5 Jam Pengejaran Pakai Jet dan Helikopter, Militer Korsel Akui Kelemahan

SEOUL, KOMPAS.com - Militer Korea Selatan (Korsel) minta maaf karena gagal menembak jatuh lima drone Korea Utara (Korut) yang melintasi perbatasan bahkan mendekat ke ibu kota Seoul pada Senin (26/12/2022).

Seoul melepaskan tembakan peringatan dan mengirim jet serta helikopter serang untuk menembak jatuh pesawat tanpa awak (drone) milik pasukan Kim Jong Un, yang salah satunya terbang dekat ibu kota.

Meskipun pengejaran selama lima jam, drone tersebut dilaporkan semuanya kembali ke Korea Utara.

Presiden Korea Selatan mengatakan bahwa insiden tersebut menunjukkan kesiapan militer "sangat kurang."

Baca juga: Korea Selatan Laporkan Kematian Pertama Akibat “Amoeba Pemakan Otak”

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengklaim militernya dapat melawan "serangan drone yang menimbulkan ancaman nyata," tapi mengaku kemampuan pihaknya terbatas untuk mendeteksi dan menyerang drone mata-mata yang lebih kecil.

"Kurangnya kesiapan militer kami telah menimbulkan banyak kekhawatiran bagi masyarakat," pengakuan Kang Shin-chul, pejabat senior yang mewakili cabang utama angkatan bersenjata Korea Selatan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (27/12/2022) dilansir dari BBC.

Dia menambahkan bahwa militer akan "secara aktif menggunakan perangkat pendeteksi untuk menemukan pesawat tak berawak musuh dari tahap awal dan secara agresif mengerahkan aset serangan".

Koresponden BBC di Seoul, Jean Mackenzie, mengatakan kegagalan itu memprihatinkan. Pasalnya, drone yang terbang di dekat Seoul berpotensi menjalankan operasi pengawasan dan memotret area sensitif.

Baca juga: Presiden Korea Selatan Kecam Drone Korea Utara, Bersumpah Buat Unit Drone Sendiri

Dalam rapat kabinet pada Selasa (27/12/2022), Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan akan mempercepat pembentukan unit militer yang akan dilengkapi dengan drone siluman mutakhir untuk memantau fasilitas militer Korea Utara, sebagai tanggapan atas insiden Senin (26/12/2022).

Dia juga menyalahkan pendahulunya, Moon Jae-in, atas kebijakan Korea Utara yang "berbahaya." Ia menyorot pakta militer antar-Korea 2018 yang melarang kegiatan bermusuhan di daerah perbatasan.