Taliban Afghanistan dan Junta Myanmar Belum Boleh Kirim Duta Besar ke PBB

BRUSSEL, KOMPAS.com - Keputusan apakah pemerintah Taliban Afghanistan dan junta Myanmar dapat mengirim duta besar PBB ke New York telah ditunda untuk kedua kalinya, tetapi dapat dipertimbangkan kembali dalam sembilan bulan ke depan, menurut laporan komite kredensial PBB.

Dilansir dari Reuters, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada hari Jumat (16/18/2022) akan menyetujui laporan tersebut, yang juga menunda keputusan tentang klaim atas kursi Libya di PBB.

Komite kredensial PBB beranggotakan sembilan orang termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat.

Baca juga: Iran Kemungkinan Akan Disingkirkan dari Badan Perempuan PBB

Penundaan keputusan membuat utusan yang saat ini ada di kursi mewakili negara mereka tak berkutik, kata para diplomat.

Klaim dibuat untuk kursi Myanmar dan Afghanistan dengan administrasi Taliban dan junta Myanmar, diadu melawan utusan pemerintah yang mereka gulingkan tahun lalu.

Penerimaan PBB atas pemerintahan Taliban atau junta Myanmar akan menjadi langkah menuju pengakuan internasional yang diinginkan oleh keduanya.

Majelis Umum PBB tahun lalu mendukung penundaan keputusan tentang kredensial Myanmar dan Afghanistan.

Baca juga: PBB Ikut Soroti KUHP Baru, Sebut Aturan Tertentu Tak Sesuai HAM

Klaim tandingan juga dibuat tahun ini untuk kursi PBB Libya, yang saat ini dipegang oleh Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli oleh "Pemerintah Stabilitas Nasional" yang dipimpin Fathi Bashagha dan didukung parlemen di timur negara itu.

Komite kredensial PBB bertemu pada 12 Desember dan setuju, tanpa pemungutan suara, untuk menunda pertimbangan kredensial untuk Myanmar, Afghanistan dan Libya

PBB juga kembali mempertimbangkan kredensial ini di masa mendatang dalam sesi ketujuh puluh tujuh, yang berakhir pertengahan September tahun depan.

Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus tahun lalu dari pemerintah yang diakui secara internasional.

Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001, duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi utusan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya tentang kursi tersebut.

Baca juga: Saat PBB Membagi Tanah Palestina pada Israel, 29 November 1947...

Junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.